INDONEWS.ID

  • Jum'at, 03/11/2017 19:34 WIB
  • Pakar Nilai Revisi UU Ormas Wajar

  • Oleh :
    • hendro
Pakar Nilai Revisi UU Ormas Wajar
Pakar hukum tata negara Mahfud MD (istimewa)

Jakarta, INDONEWS.ID- Adanya polemik untuk merevisi undang-undang Organisasi Masyarakat dinilai wajar pakar hukum tata negara Mahfud MD.

Menurut Mahfud,  UU Ormas ini masih banyak kelemahan dan perlu direvisi. Salah satunya terkait sanksi pidana dengan ancaman 20 tahun penjara atau seumur hidup. "Masa anggota dan pengurus disamakan. Kadang kala anggota itu hanya sambil lalu saja. Bisa saja menjadi anggota tidak aktif itu mungkin apa itu hukumannya," kata Mahfud di Istana Negara, Jumat (3/11/2017).

Baca juga : Soal Siswi Dipadang, Mahfud MD: Jangan Paksa Anak Nonmuslim Berjilbab di Sekolah

Selain itu, Mahfud juga menyinggung mekanisme pembubaran dalam UU Ormas yang tanpa proses peradilan.

Sedangkan adanya keinginan sejumlah fraksi di DPR untuk merevisi UU Ormas yang sudah disahkan DPR pekan lalu, dinilai terlalu didramatisir. Mahfud mengatakan, kalau memang ingin direvisi maka sebaiknya dilaksanakan. “Meski baru disahkan,tidak menjadi persoalan kalau direvisi lagi,” kata mantan Ketua MK itu.

Baca juga : Soal Nama Calon Kapolri yang Beredar, Mahfud MD: Itu Masih Tebak-tebak Buah Nangka
Artikel Terkait
Soal Siswi Dipadang, Mahfud MD: Jangan Paksa Anak Nonmuslim Berjilbab di Sekolah
Soal Nama Calon Kapolri yang Beredar, Mahfud MD: Itu Masih Tebak-tebak Buah Nangka
Kompolnas Serahkan Lima Nama Calon Kapolri ke Presiden Jokowi
Artikel Terkini
Dukcapil Terbitkan Akta Kematian 53 Korban SJ-182
Paksa Siswa Kenakan Jilbab, Benny Susetyo Minta Mendikbud Beri Sanksi yang Tegas
Sultan Najamudin Minta Potensi Wakaf Dioptimalkan untuk Kesejahteraan Rakyat
Sektor Pertanian Mesti Perhatian Utama untuk Ketahanan Pangan Nasional
BNN Gagalkan Penyelundupan Sabu 171 Kg, Ribuan Pil Ekstasi dan Ribuan Kapsul NPs
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
faramir