INDONEWS.ID

  • Selasa, 30/01/2018 11:56 WIB
  • Soal e-KTP, KPK Belum Berencana Panggil Mantan Presiden RI ke-6

  • Oleh :
    • hendro
Soal e-KTP, KPK Belum Berencana Panggil Mantan Presiden RI ke-6
Ilustrasi gedung KPK (ist)

Jakarta, INDONEWS.ID – Terkait munculnya nama mantan Presiden RI  Susilo Bambang Yudhoyono dalam persidangan terdakwa Setya Novanto,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berencana memanggil presiden RI keenam itu.

Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, hal itu dikarenakan pihaknya masih menunggu keterangan lebih lanjut terkait nama SBY dalam persidangan.

Baca juga : Presiden Jokowi Masih Kaji Calon Pansel KPK yang Sesuai Harapan Masyarakat

"Sejauh ini belum ada ya, karena kan jaksa harus melihat lebih lanjut fakta-fakta di persidangan itu harus dianalisis lebih lanjut oleh jaksa, baru kemudian itu di-update atau dibicarakan dalam proses internal KPK," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Febri menjelaskan, saat ini pihaknya masih fokus pada sangkaan terhadap terdakwa Novanto. Proses pembuktian sedang berjalan dan lebih mengedepankan pencermatan seluruh fakta yang muncul sampai akhir persidangan.

Baca juga : Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pesawat Mirage 2000-5 ke KPK

Seperti diketahui, nama SBY muncul dalam persidangan terdakwa Setya Novanto. Saat itu, saksi Mirwan Amir yang merupakan mantan Wakil Ketua Badan Anggaran dari Partai Demokrat mengatakan dirinya pernah meminta SBY untuk tidak melanjutkan proyek e-KTP. Namun, SBY tidak menghiraukannya dan melanjutkan proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut.(hdr)

Baca juga : KPK Panggil 2 Saksi Terkait Korupsi Pengadaan APD di Kemenkes
Artikel Terkait
Presiden Jokowi Masih Kaji Calon Pansel KPK yang Sesuai Harapan Masyarakat
Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pesawat Mirage 2000-5 ke KPK
KPK Panggil 2 Saksi Terkait Korupsi Pengadaan APD di Kemenkes
Artikel Terkini
Pj Bupati Maybrat menerima kunjungan kerja dari Kepala BPJS Kesehatan
Gelar Dharma Santi Nyepi BUMN 2024, Deputi: Keragaman Adalah Kekuatan dalam Mereformasi BUMN
Menteri AHY Jelaskan Tentang Reforma Agraria dan Agenda Undangan Bank Dunia di Depan Para Diplomat
Presiden Jokowi Resmikan Inpres Jalan Daerah Sepanjang 165 km pada 15 Kabupaten/Kota di Sultra
Pj Bupati Maybrat Dukung Penuh Proses Studi Masterplan Kementerian PUPR untuk Revitalisasi Danau Ayamaru
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas