Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) karena dalam dua tahun terakhir (2016-2017) mampu menurunkan kebakaran hutan dan lahan.
“Ada penurunan hotspot yang sangat signifikan. Tahun 2015, 21.929 hotspot. Kemudian 2016, turun drastis menjadi 3.915 hotspot. Turunnya langsung drastis, 2017 turun menjadi 2.567 hotspot. Penurunan yang sangat jauh sekali,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2018, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/2) pagi.
Namun demikian, Presiden mengingatkan bahwa penanganan kebakaran lahan dan hutan merupakan pekerjaan yang berkelanjutan, tidak bisa berhenti. Oleh sebab itu, Presiden mengingatkan kembali agar kejadian-kejadian yang telah ada di 2015 lalu betul-betul sudah tidak terjadi lagi di tahun ini, maupun tahun-tahun yang akan datang.
Biasanya tahun 2015-2016, lanjut Presiden, setiap bertemu dengan Perdana Menteri Singapura atau Perdana Menteri Malaysia, pasti komplain yang masuk ke dirinya itu tentang asap.
“Tapi kemarin, bertemu terakhir di India, dua orang Perdana Menteri sudah menyalami kita. Saya sudah ngomong, ‘saya jamin’,” kata Presiden.
Karena itu, Presiden mewanti-wanti jangan sampai ada asap lagi. “Kalau ada asap, muka kita ditaruh di mana,”sambungnya.
Dicopot
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengulang lagi, apa yang disampaikannya pada tahun 2016-2017, bahwa aturan main penanganan kebakaran lahan dan hutan ini masih sama, yaitu sanksi pencopotan.
“Saya sudah janjian dengan Panglima TNI, dengan Kapolri. Karena saya lihat mungkin banyak Kapolda, Kapolres, Danrem, Dandim, yang sudah diganti, jadi yang baru mungkin belum tahu aturan main kita. Kalau di wilayah saudara-saudara ada kebakaran dan tidak tertangani dengan baik, aturan mainnya masih sama, belum saya ganti. Masih ingat? Dicopot. Tegas,” terang Presiden.
Presiden mengatakan, jika terjadi kebakaran, maka dirinya akan menelepon pihak yang bertanggung jawab.
Presiden mengatakan, sanksi pergantian sangat efektif. “Ini adalah cara-cara yang saya kira sangat efektif dalam menggerakkan Satgas di lapangan. Kalau ganti gubernur enggak bisa,” ujarnya.
Menurut Kepala Negara, cara efektif yang telah dilakukan adalah menggerakkan seluruh perusahaan, masyarakat, dan organisasi-organisasi hingga ke level bawah. Presiden memberi contoh, di Polri ada sampai Bhabinkamtibmas, dan di TNI ada yang sampai Babinsa.
“Saya kira ini akan efektif kalau itu digunakan untuk organisasi yang ada, digunakan untuk menggerakkan masyarakat, menggerakkan perusahaan,” tutur Kepala Negara.
Presiden mengatakan, lompatan kemajuan dalam bidang kebakaran hutan dan lahan perlu disampaikan pada masyarakat. Hal itu bukan untuk dipamerkan, tetapi sebagai pengingat. Pasalnya, sudah sekitar 18 tahun, kejadian kebakaran hutan dan lahan terus berulang.
“Ini bisa kita cegah kalau kita bergerak bersama-sama. Mengingatkan bahwa jika kita bekerjasama, jika kita bekerja tidak rutinitas, jika kita bekerja menerapkan kecerdasan lapangan, banyak hal yang bisa kita capai,” ujar Presiden.
Tampak hadir dalam Rakornas tersebut antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Mensesneg Pratikno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, dan Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek. (Very)