Oleh : Birgaldo Sinaga *)
Ada satu jenis profesi tua yang paling dihindari etnis Tionghoa sejak zaman Orba. Menjadi politisi. Bukan saja dihindari, bicara politik juga tabu dalam komunitas Tionghoa. Kalaupun bicara biasanya bisik-bisik. Sejarah kelam peristiwa 65 membuat etnis Tionghoa jadi kambing hitam pemberontakan G 30 S PKI.
Akibatnya, rezim Orba membuat kebijakan membatasi peran politik etnis Tionghoa. Kebijakan penghapusan nama-nama berbau China lalu dipaksa ganti dengan nama berbau Indonesia pernah terjadi. Aturan ketat dibuat untuk membatasi peran warga Tionghoa dalam politik dan pemerintahan. Mereka dikondisikan cukup berdagang. Bisnis ekonomi.
Hampir tiga dekade lebih eksistensi warga Tionghoa terkekang ekspresi politiknya. Akhirnya generasi warga Tionghoa dikenal sebagai pedagang, pengusaha dan cukup hebat sebagai pebulu tangkis handal. Masa Orba hampir tidak ada nama politisi hebat dari kalangan Tionghoa.
Pasca reformasi, dunia politik Indonesia berubah. Eforia kebebasan politik menembus hampir seluruh elemen masyarakat. Tidak terkecuali warga Tionghoa. Pasca reformasi muncul politisi jagoan seperti Alvin Lie. Alvin Lie dikenal masa itu sebagai koboi senayan.
Saat Gus Dur menjadi presiden, warga Tionghoa mendapat hadiah istimewa. Imlek ditetapkan sebagai hari libur. Pemisahan WNI dan WNI Keturunan ditiadakan. Hanya ada WNI dan WNA saja dalam konstitusi.
Gairah berpolitik warga Tionghoa mulai bertunas. Pasca reformasi ada Kwik Gian Gie dan Marie Elka Pangestu di kabinet menteri. Setelah era Kwik, muncul nama Ahok dari Belitung. Muncul sosok muda dokter Sofyan Tan dari Medan. Kedua tokoh Tionghoa ini pernah ikut bertarung pada pilkada di Babel dan Medan. Tentu ini menggembirakan.
Pembauran secara natural perlahan terjadi. Tidak ada sekat dan diskriminasi. Arah negara bangsa sebagai bangsa multi ras yang menghormati keragaman dan kebhinekaan akan terwujud. Indonesia memasuki dekade baru.
Gairah baru ini membangkitkan semangat baru di kelompok anak muda Tionghoa untuk terjun dalam dunia politik. Gairah mengabdi di bidang politik bagi bangsa dan negara mulai menjalar. Merambat ke sanubari banyak anak muda Tionghoa. Ahok salah satu anak muda yang mengambil jalan perjuangan itu.
Kita sama-sama tahu ujung cerita soal nasib Ahok. Dedikasi, perjuangan dan mimpinya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jakarta terhempas dalam narasi kebrutalan pilkada DKI Jakarta yang menghalalkan intimidasi, tekanan, ancaman, aksi demo berjilid-jilid dan teror.
Menjelang pemilihan putaran pertama Pilkada DKI Jakarta lalu, saya banyak mendapat inbox dan telepon dari teman-teman Tionghoa. Ada kecemasan. Ada ketakutan. Ada kekuatiran. Mereka meminta pendapat saya apakah tetap di Jakarta atau pindah ke luar negeri. Begitu traumanya mereka pada kekerasan perebutan kekuasaan.
Saya mencoba menenangkan. Semua akan baik-baik saja. Justru di saat seperti ini kita harus tunjukkan kita tidak takut. Mereka sengaja memainkan isu psywar. Propaganda disebar massive bakal ada kerusuhan. Selalu begitu polanya sejak dulu. Tujuannya agar pemilih enggan ke TPS.
Kondisi kecemasan dan ketakutan digoreng terus sampai warga yakin bahwa pemerintah gagal mengatasi keamanan ketertiban. Saya yakinkan semua berada pada kontrol kendali aparat hukum. Polisi di bawah Jenderal Tito solid dan profesional.
Indonesia sudah berbeda dengan tahun 90an ketika aparatur negara bisa digunakan untuk kepentingan politik penguasa kala itu. Syukurlah teman-teman Tionghoa percaya meski banyak juga yang percaya pada isu murahan itu.
Beberapa hari di Medan, saya mendengar suara hening dari kalangan Tionghoa. Pada waktu dialog ringan di bilangan Medan Baru Relawan Kawan Djarot Sihar bersama Cawagub Sihar Sitorus, seorang ibu muda dari etnis Tionghoa mengungkapkan kondisi kalangan mereka yang dingin memandang Pilkada Sumut ini.
Si ibu muda itu bertanya pada Cawagub Sihar Sitorus. Bagaimana cara Bang Sihar meyakinkan dan mendekati kalangan Tionghoa untuk berani dan bergairah pada pesta demokrasi pemilihan pemimpin Sumut
Dengan bijak Sihar Sitorus menjawab bahwa tantangan Sumut ke depan itu kompleks. Tantangan ekonomi daya saing, kehidupan sosial budaya, ketertiban dan keamanan, pembangunan infrastruktur dan juga birokrasi yang melayani.
Semua tantangan itu bisa kita wujudkan kalau semua elemen anak bangsa yang ada di Sumut bersatu dan bergandengan tangan. Tidak boleh ada lagi pikiran inferior. Tidak bisa lagi berpikir partisan dan bukan urusan gue. Ini soal rumah kita. Rumah besar bersama kita. Semua harus terlibat membersihkan rumah kita yang keropos, tiang penyangganya dimakan rayap, kotor dan bau.
"Pilihannya ada dua. Kita diam atau menyingsingkan lengan mewujudkan mimpi kita tentang apa itu kesetaraan, kesejajaran dalam hukum pemerintahan sebagai anak bangsa yang dilindungi hak konstitusinya. Beranikah kita bersama mewujudkan mimpi itu? Dare to dream with courage and faith. Let us make Sumut our home," ujar Sihar langsung diberi aplaus tepuk tangan.
Memang dihantui beban trauma masa silam itu menakutkan. Tidak mudah melepaskan diri dari rasa ketakutan itu. Apalagi Sumut terkenal keras permainan politiknya. Namun jika kita bertanya jujur sampai kapan hantu kecemasan dan ketakutan itu menghantui kita?
Apakah rasa takut dan apatisme politik ini akan kita wariskan terus turun temurun? Ataukah kita berani mengatakan inilah saatnya kita terbebas dari rasa takut. Menjadi manusia merdeka. Manusia bebas.
Menjadi manusia yang bertanggung jawab untuk menjadikan Sumut kota kelahiran kita menjadi rumah cinta penuh kehangatan, penuh harapan, damai, adil dan sejahtera. Memastikan jargon Sumut menjadi Semua Urusan Mudah dan Transparan. Semua tergantung sikap kita.
Salam perjuangan penuh cinta
*) Birgaldo Sinaga, penulis aktivis media sosial