Jakarta, INDONEWS.ID - Untuk menjaga kenentralan sebagai keamanan negara, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan bahwa prajurit TNI tidak oleh ikut dalam Pemilu 2019.
Hal tersebut, kata Ryamizard, mengingat tentara harus bersikap netral dan tidak boleh berpolitik. Hal itu tertulis dalam putusan MK Nomor 22/PUU-XII/2014, dinyatakan TNI dan Polri tidak memiliki hak pilih pada Pemilu.
"Tahun politik, kita jangan ikut-ikutan. Tentara enggak boleh milih (pemimpin negara)," kata Ryamizard dalam kata sambutannya di Markas Korp Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (3/5/2018).
Namun Ryamizard mengimbau tentara bawahannya agar mengingatkan anggota keluarga mereka untuk ikut dalam pesta politik 2018 dan 2019.
"Kita harus ingatkan pilih yang benar. Ingetin, cari pemimpin yang benar. Emang enggak ada yang sempurna, tapi pasti ada yang lebih baik," katanya.
Menhan menambahkan cara terbaik untuk mengetahui pemimpin yang benar adalah berdoa.
"Jangan cari yang bagi-bagi duit," tambah Ryamizard. (Lka)