Masyarakat Perbatasan Nunukan Terlibat dalam Menjaga Kedaulatan Negara

Nunukan, INDONEWS.ID - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan menyelenggarakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan sebagai Bagian dari Sistem Hankam pada 22 hingga 24 April 2024.

Kegiatan ini adalah momentum penting bagi masyarakat desa di wilayah perbatasan untuk terlibat secara aktif dalam upaya menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

Sebanyak 107 peserta dari berbagai lapisan masyarakat turut hadir dalam kegiatan ini. Mereka terdiri dari kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, personil Satgas Pamtas, camat beserta personil Koramil dan Polsek, serta perwakilan dari instansi terkait seperti Pemkab Nunukan, Kodim Nunukan, dan Polres Nunukan.

Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat BNPP, Ismawan Harijono, mengungkapkan bahwa kegiatan ini juga dihadiri oleh berbagai narasumber dan fasilitator yang kompeten di bidangnya. Mulai dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, hingga PMD Provinsi Kaltara dan PMD Kabupaten Nunukan turut memberikan paparan dan pembekalan kepada peserta.

Ismawan menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara. "Partisipasi aktif masyarakat dalam pertahanan dan keamanan merupakan kewajiban yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945," ujarnya seperti dikutip dari siaran pers BNPP.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat desa terdepan mengenai identifikasi dan pelaporan kondisi patok/pilar batas negara.

Selain itu, juga untuk memperkuat peran serta dan fungsi pemerintah desa dalam mendukung upaya penguatan pertahanan dan keamanan di garis batas negara.

Menurut Ismawan, dunia saat ini sedang menghadapi ancaman geopolitik dan potensi global yang disebabkan oleh kompetisi global, ancaman terhadap lingkungan, tekanan terhadap politik domestik, institusi, dan aliansi, serta multi konseptual. Sebagai komponen pendukung, perlu adanya pembekalan kepada masyarakat untuk ikut menjaga dan memelihara tanda batas wilayah negara.

Kabupaten Nunukan memiliki 3 PLBN, yang diharapkan dapat menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi masyarakat serta wadah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitarnya. Terdapat 2 dimensi perbatasan, yaitu dimensi batas wilayah negara dan dimensi kawasan perbatasan.

"Pengelolaan dimensi batas wilayah negara menyangkut penegakan kedaulatan negara, atau terkait batas wilayah negara dan aktivitas lintas batas negara, peningkatan pertahanan dan keamanan negara, serta penegakan hukum di perbatasan," tandasnya.

Sedangkan pengelolaan dimensi kawasan perbatasan menyangkut upaya mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pendayagunaan sumber daya dan pemerataan pembangunan.

Plh. Direktur Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, juga menyampaikan materi tentang isu strategis pengembangan kapasitas dan penyelenggaraan kelembagaan desa. Hal ini penting sebagai langkah untuk memperkuat peran LKD/LAD di tingkat desa.

Komandan Pos Salang juga turut memberikan informasi terkait kondisi patok batas di wilayah Nunukan. Dengan jumlah patok yang mencapai ratusan, diperlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam pemeliharaan dan pelaporan kondisi patok tersebut.

Kegiatan ini ditutup dengan kunjungan lapangan, di mana para peserta diajak untuk mengenal lebih dekat patok/pilar batas negara. Pengenalan ini dipimpin oleh personil Pamtas SSK III Batalyon Arhanud 8/MBC.

Kunjungan lapangan tak hanya menjadi momen untuk mengenal patok batas, melainkan juga untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang kondisi di lapangan.

Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat melakukan kunjungan ke Pos Gabma Simanggaris dan mencatat berbagai hal yang menjadi perhatian.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keutuhan dan keamanan negara semakin meningkat. Langkah-langkah konkret seperti pemeliharaan patok batas, pelaporan kondisi patok yang rusak, dan peningkatan kapasitas lembaga desa menjadi kunci utama dalam memperkuat sistem pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan. ***