Jakarta, INDONEWS.ID - Lelang Surat Berharga Negara (SBN) semakin sepi peminat. Dalam dua lelang terakhir, permintaan dari investor tercatat terus turun, sedangkan imbal hasil yang diminta semakin tinggi. Hasilnya, dana yang diserap pemerintah pun jauh di bawah target.

Di tengah kondisi tersebut, pinjaman luar negeri dari organisasi internasional maupun negara lain jadi opsi menarik.

Pemerintah merencanakan penerbitan Surat Berharga Negara (neto) sebesar Rp 414,52 triliun untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Hingga akhir Maret lalu, realisasinya sudah mencapai Rp 143,82 triliun atau 34,69%. Namun, dalam dua kali lelang terakhir di akhir April dan awal Mei, permintaan investor turun drastis dibandingkan sebelumnya.

Dalam lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) alias Sukuk Negara, Rabu (2/5), permintaan yang masuk hanya Rp 5,53 triliun, dan yang diserap pemerintah hanya Rp 1,38 triliun. Padahal, pemerintah menargetkan penyerapan Rp 8 triliun.

Kementerian Keuangan memperkirakan, penurunan permintaan karena adanya kekhawatiran kenaikan agresif bunga acuan Amerika Serikat (AS). Selain itu, terjadi karena adanya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, kenaikan harga komoditas dunia, hingga ketegangan geopolitik.

Di sisi lain, terbatasnya penyerapan oleh pemerintah lantaran imbal hasil yang diharapkan investor cukup besar.

Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan Loto Srinaita Ginting seperti dikutip Katadata.co.id  menyakinkan, pemerintah sudah menyiapkan alternatif untuk mengamankan target pembiayaan yang diperlukan. Ia pun membenarkan adanya kemungkinan beberapa persen dari target penerbitan SBN digeser menjadi pinjaman luar negeri dari lembaga internasional maupun negara lain. Adapun rencana awalnya, pemerintah hanya akan menarik pinjaman luar negeri (bruto) sebesar Rp 51,35 triliun.  

“Kemungkinan tersebut ada,” katanya di Jakarta, Kamis (3/5).

Alternatif sumber pembiayaan, menurut dia, selalu disiapkan pemerintah. “Jadi bukan karena lelang Sukuk kemarin, baru cari alternatif sumber pembiayaan,” ujarnya.

Namun, dia tak merinci pinjaman luar negeri yang siap mengucur jika dibutuhkan.

Ekonom Rizal Ramli mengatakan, SBN mulai terlihat tidak laku karena hanya terserap 22,5 persen dari target. “Padahal bunga sudah tinggi, investasi gede,” ujarnya.

Dia pun mengeritik Menteri Keuangan terbaik di dunia, Sri Mulyani. “Menteri Keuangan terbaik dunia, tapi semua pada loyo semua,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan pinjaman lunak dari lembaga internasional maupun negara lain patut diupayakan. Namun, pinjaman lunak dari lembaga-lembaga dunia seperti Bank Dunia (World Bank) dan Bank Pembangunan Asia (Asia Development Bank/ADB) sebetulnya untuk negara-negara ekonomi menengah ke bawah.

“Tapi patut dicoba, dengan lobi-lobi barangkali bisa akses ke pinjaman lunak,” kata dia.

Untuk meningkatkan permintaan SBN, David menilai ada sumber-sumber dana domestik yang bisa didorong untuk masuk, misalnya dari dana pensiun, dana haji, asuransi, termasuk BPJS Kesehatan.

“Pemerintah juga bisa memperbanyak instrumen pembiayaan untuk menarik dana domestik dan asing, misalnya lewat penerbitan saving bonds,” ujarnya.