INDONEWS.ID

  • Jum'at, 25/05/2018 07:46 WIB
  • Forum Cipayung Plus Bedah Problem Terorisme di Indonesia

  • Oleh :
    • very
Forum Cipayung Plus Bedah Problem Terorisme di Indonesia
Para Sekjen Cipayung Plus berkumpul dalam acara diskusi kebangsaan dan buka puasa bersama yang bertemakan “Terorisme dan RUU Terorisme”, Selasa (22/05/18).

 

Jakarta, INDONEWS.ID - Bertempat di Wisma Trisakti DPP GMNI, Jl. Johar Baru II No. 13 (22/5), para Sekjen Cipayung Plus berkumpul dalam acara diskusi kebangsaan dan buka puasa bersama yang bertemakan “Terorisme dan RUU Terorisme”, Selasa (22/05/18). Dalam diskusi ini, Forum Sekjen Nasional membedah problem terorisme di Indonesia yang akhir-akhir ini sedang menggejala.

Baca juga : Siapkan Penyusunan Peraturan Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang, Delegasi Baleg DPR RI Berdiskusi dengan Pemerintah Kenya

Menghadirkan Miko Susanto Ginting, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) sebagai pemateri, diskusi ini berfokus menelaah problem terorisme dari berbagai aspek dan penyebab yang multidimensi. 

“Ada beberapa poin yang dibedah dalam diskusi ini yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme di Indonesia. Antara lain, pertama, soal akuntabilitas dalam penanangan dan penanggulangan aksi terorisme. Selama ini, tidak ada evaluasi secara transparan tentang mekanisme dan metode kerja penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh institusi pemerintah seperti POLRI, BNPT dan BIN,” ujar Alan C. Sangkali dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), di Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Baca juga : Bakti Sosial dan Buka Puasa Bersama Alumni AAU 93 di HUT TNI AU ke-78

Kedua, katanya, soal pendekatan yang digunakan oleh institusi pemerintah dan aparat kemanan dalam mengatasi masalah terorisme. Forum Sekjen Nasional ini berkesimpulan bahwa pendekatan yang digunakan haruslah memperhatikan aspek kemanusiaan, karena pada hakikatnya pemberantasan terorisme adalah adanya jaminan dari pemerintah terhadap hak atas rasa aman kepada setiap warga negara.

“Dengan kata lain, pemberantasan terorisme setali tiga uang dengan keseriusan pemerintah dalam menjamin hak atas rasa aman bagi masyarakat secara luas,” ujarnya.

Baca juga : Satgas BLBI Tagih dan Sita Aset Pribadi Tanpa Putusan Hukum

Ketiga, institusi pemerintah dan aparat keamanan yang menangani kasus terorisme haruslah mampu menciptakan metode cegah-tangkal yang dapat mendeteksi indikasi aksi-aksi terorisme (dari persiapan) sebelum tragedi teror yang menelan banyak korban terjadi.

Sekjen DPP GMNI Clance Teddy menyampaikan bahwa ada tiga faktor penyebab yang bisa mendorong seseorang atau kelompok untuk melakukan aksi terorisme, antara lain, Ideologi/Pendidikan, serta Ekonomi/Ketimpangan Sosial (rasa ketidakadilan).

“Negara dalam menanggulangi aksi terorisme harus melihat ketiga faktor ini, sehingga dalam penanggulangan aksi teror Negara dapat menggunakan metode atau pendekatan yang tepat,” ujarnya. 

Forum Sekjen Cipayung Plus yang hadir dalam Diskusi Kebangsaan dan Buka Puasa Bersama terdiri dari Sekjen PB PMII Sabolah Al Kalamby, Sekjen PB HMI Arya Kharisma Hardy, Sekjen PP GMKI Alan Christian Singkali, Sekjen PP PMKRI Tomson Sabungan Silalahi, Sekjen PP KAMMI Phirman Rezha, Sekjen LMND Muhammad Asrul, Sekjen PP HIKMAHBUDHI Anes Dwi Prasetya. (Very)

Artikel Terkait
Siapkan Penyusunan Peraturan Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang, Delegasi Baleg DPR RI Berdiskusi dengan Pemerintah Kenya
Bakti Sosial dan Buka Puasa Bersama Alumni AAU 93 di HUT TNI AU ke-78
Satgas BLBI Tagih dan Sita Aset Pribadi Tanpa Putusan Hukum
Artikel Terkini
Siapkan Penyusunan Peraturan Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang, Delegasi Baleg DPR RI Berdiskusi dengan Pemerintah Kenya
Bakti Sosial dan Buka Puasa Bersama Alumni AAU 93 di HUT TNI AU ke-78
Satgas BLBI Tagih dan Sita Aset Pribadi Tanpa Putusan Hukum
Gelar Rapat Koordinasi Nasional, Pemerintah Lanjutkan Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Pj Bupati Maybrat Diterima Asisten Deputi Bidang Pengembangan Kapasitas SDM Usaha Mikro
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas