INDONEWS.ID

  • Senin, 03/09/2018 12:30 WIB
  • KPK Panggil Dirut Pertamina Nicke Widyawati

  • Oleh :
    • luska
KPK Panggil Dirut Pertamina Nicke Widyawati

Jakarta, INDONEWS.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengembangan peyidikan terkait Suap PLTU Riau -1. Pengembangan yang dilakukan KPK adalah berdasarkan keterangan dari para tersangka KPK, saksi maupun alat bukti yang ada.

Dalam kasus ini sejumlah pejabat yang terkait telah dipanggil KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi. Hari ini Penyidik KPK juga memanggil Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati.

Baca juga : Dinilai Langgar Etika, Mulan Jamella Disarankan Lapor ke KPK Soal Dikirimi Kacamata

Pemanggilan terhadap Nicke ini dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Idrus Marham.

"Dipanggil sebagai saksi untuk IM (Idrus Marham)," jelas Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta selatan, Senin (3/9/2018).

Baca juga : Pengamat: Perppu KPK Tak Miliki Urgensi

Sebagai saksi dengan tersangka yang sama, KPK juga memanggil CEO Blackgold Natural Resources Ltd Rickard Philip Cecil, Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Supangkat Iwan Santoso, dan Kepala Satuan IPP PT PLN M Ashin Sidqi.

Dalam kasus suap PLTU Riau 1 ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka yaitu mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, pengusaha Johannes B Kotjo, dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham. (Lka)

Baca juga : Tolak Penerbitan Perppu KPK, PKS: Demokrasi Kita Akan Mati
Artikel Terkait
Dinilai Langgar Etika, Mulan Jamella Disarankan Lapor ke KPK Soal Dikirimi Kacamata
Pengamat: Perppu KPK Tak Miliki Urgensi
Tolak Penerbitan Perppu KPK, PKS: Demokrasi Kita Akan Mati
Artikel Terkini
Menjadi Tulang Punggung Pengembangan Usaha Ultra Mikro Indonesia, PNM Ikuti 57th APEC SMEWG
Tiga Orang Ditemukan Meninggal Akibat Tertimbun Longsor di Kabupaten Garut
Pimpin Proses Penyiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia pada OECD, Presiden Joko Widodo Tunjuk Menko Perekonomian sebagai Ketua Tim Nasional OECD
Kemendagri Dukung Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Melalui Optimalisasi Kebijakan Fiskal Nasional
Kemendagri Dorong Percepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemerintahan di 4 DOB Papua
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas