INDONEWS.ID

  • Jum'at, 07/09/2018 10:01 WIB
  • Prestasi Presiden Joko Widodo Di Bidang Ekonomi

  • Oleh :
    • indonews
Prestasi Presiden Joko Widodo Di Bidang Ekonomi
Presiden Jokowi tinjau pembangunan infrastruktur. (Foto: Setkab.go.id)

Oleh : MM Kautsar *)

Banyak kalangan yang menilai kondisi ekonomi nasional semakin memburuk, namun faktanya dalam pemberitaan berbagai media massa gambaran tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Menurut Presiden Joko Widodo, tingkat inflasi menurun dari 8,36 persen pada 2014 menjadi 3,18 persen pada Juli 2018. Kinerja tersebut, mampu memperbaiki indikator utama kesejahteraan masyarakat. Ia mengklaim, tingkat pengangguran terbuka turun dari 5,7 persen menjadi 5,13 persen. Kemiskinan juga turun dari 11,25 persen pada 2014 menjadi satu digit 9,82 persen pada 2018. Rasio gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan turun pula dari 0,406 menjadi 0,389.

Baca juga : Kombinasi Wajah Lama dan Baru di Bidang Ekonomi Diharapkan Lahirkan Terobosan

Reformasi fiskal dan struktural yang dilakukan pemerintah telah mengembalikan Indonesia ke peringkat layak investasi dari seluruh lembaga rating internasional. Bahkan, peringkat kemudahan berusaha (ease if doing business) naik 48 peringkat dalam tiga tahun terakhir. 

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo optimistis bahwa kenaikan dana desa pada tahun depan dapat kembali mengurangi angka kemiskinan di desa. Yang pasti, dana desa akan mengurangi kemiskinan dan yang jelas lajunya harus lebih besar dari sekarang. Tapi kan kemiskinan itu penurunannya bukan hanya dari dana desa, sebab ada 19 kementerian lembaga di Kabinet Pak Jokowi punya program-program di desa yang total anggarannya lebih dari Rp. 500 triliun.

Potensi di kalangan orang-orang yang mungkin bisa melebihi capaian tahun ini. Selama Maret 2017 hingga Maret 2018, tercatat ada penurunan angka kemiskinan sebesar 1,82 juta orang. 

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi dalam pidato RAPBN 2019 di Gedung DPR-RI (16/8/2018) mengatakan, dalam rangka percepatan pembangunan di daerah, pemerintah untuk transfer dana daerah dalam RAPBN 2019 sebesar Rp 832,3 triliun. Angka tersebut naik 9 persen dari perkiraan pada 2018 atau meningkat 45,1 persen dari realisasi pada 2014 yang tercatat sebesar Rp 573,7 triliun.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendorong industri pertambangan untuk menggunakan Biodiesel 20 persen ( B20) sebagai bahan baku. Menurut Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, penggunaan B20 yang diproduksi di dalam negeri akan menekan angka impor yang didominasi oleh bahan baku. Penggunaan B20 memerlukan biaya pemeliharaan yang lebih tinggi. Namun, B20 akan lebih banyak menyerap produk nabati di dalam negeri sehingga berpengaruh pada neraca perdagangan yang selama ini kebanyakan defisit. Apalagi, harga komoditas saat ini membaik sehingga Bambang yakin industri pertambangan masih mampu mrnggunakan biodiesel. 

Pemerintah akan memanfaatkan pelemahan nilai tukar rupiah untuk menggenjot sektor pariwisata di Indonesia. Pasalnya, dengan nilai tukar rupiah seperti saat ini, biaya berwisata di Indonesia bagi wisatawan mancanegara (wisman) menjadi lebih murah. Oleh karena itu, percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Kementerian Pariwisata, Pelemahan rupiah yang terjadi sebenarnya bisa menjadi hal yang positif bagi pariwisata, khususnya untuk menarik wisman untuk datang ke Indonesia. 

Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah pernyataan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebut jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 100 juta orang. Kalla lebih percaya data Badan Pusat Statistik (BPS) yang lebih valid. Merujuk pada data BPS, ada penurunan angka kemiskinan per Maret 2018, menjadi 9,8 persen dan jumlah orang yang masuk kategori miskin menurun dari 27,7 juta jiwa pada Maret 2017 menjadi 25,95 juta jiwa pada Maret 2018. 

Mengacu pada data BPS, ada penurunan angka kemiskinan per Maret 2018, menjadi 9,8 persen dan jumlah orang yang masuk kategori miskin menurun dari 27,7 juta jiwa pada Maret 2017 menjadi 25,95 juta jiwa pada Maret 2018. 

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menegaskan stabilitas sistem keuangan pada kuartal II 2018 masih terjaga di tengah meningkatnya tekanan terhadap rupiah. Pernyataan tersebut berdasarkan hasil rapat rutin kuartalan KSSK belum lama ini. Rapat tersebut digelar untuk membahas dan memantau perkembangan ekonomi, moneter, fiskal, makroprudensial, sistem pembayaran, pasar modal, pasar Surat Berharga Negara (SBN), perbankan, lembaga keuangan nonbank, dan penjaminan simpanan. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmian Nasution mengatakan, masih ada Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang mengendap di luar negeri. Devisa hasil pergadangan luar negeri yang masuk ke Indonesia dapat menjadi faktor pendorong menguatnya rupiah.  Secara umum pertumbuhan ekonomi suatu negara didorong sejumlah indikator, di antaranya konsumsi, investasi, dan ekspor. Indikator tersebut dianggap sebagai suntikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Adanya devisa yang tidak masuk kembali ke Indonesia karena para pengusaha ekspor menyimpan uangnya di luar negeri, dan hanya ada 80-81% devisa yang masuk tiap tahunnya dari ekspor, sisanya tidak masuk. Jadi para pelaku usaha didorong untuk tidak menimbun dollar di luar negeri, sehingga membantu menekan gejolak nilai tukar rupiah.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, kinerja perbankan semakin baik, akan tetapi pertumbuhan simpanan atau dana pihak ketiga (DPK) masih terlampau rendah. BI memproyeksikan pertumbuhan simpanan dapat mencapai 9-10% hingga akhir tahun. Tapi faktanya pada bulan Juni angka pertumbuhan simpanan masih sebesar 7%, meskipun sudah meningkat dari bulan Mei yang berada di angka 6,5%. Pertumbuhan DPK ini masih dapat digenjot seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang sedang diupayakan oleh Pemerintah. 

Berdasarkan laporan kinerja perbankan nasional semester I/2018, Gubernur Bank Indonesia optimis kinerja perbankan masih akan tumbuh 12% pada tahun 2018 dan semakin membaik. Namun, ia menyayangkan pertumbuhan simpanan atau dana pihak ketiga (DHK) yang masih meleset dari prediksi. Walaupun berhasil naik dari 6,5 menjadi 7% pada bulan Juni, dana pihak ketiga dinilainya masih terlampau rendah. Oleh karena itu, BI berharap Pemerintah dapat mengupayakan pertumbuhan ekonomi agar target pertumbuhan DPK dapat mencapai sasaran.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pengerjaan Proyek Strategis Nasional atau PSN tak akan terganggu dan akan tetap berjalan meskipun memasuki tahun politik. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kebijakan program infrastruktur PUPR tahun 2019 diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan pemerataan hasil pembangunan sebagai upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah. 

Berdasarkan Perpres No. 56 Tahun 2018 yang yang merupakan perubahan kedua Perpres No. 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN dimana sebanyak 150 PSN ada di Kementerian PUPR. PSN terdiri dari 54 bendungan, 7 irigasi, 1 tanggul laut, 69 jalan tol, 4 jalan nasional, 3 PLBN (tahap 2), 9 air minum dan sanitasi, dan 3 perumahan. Ditargetkan pada 2018 ini akan selesai 27 proyek PSN dan pada 2019 akan diselesaikan sebanyak 47 PSN. Anggaran belanja modal dan belanja barang berkarakter belanja modal Kementerian PUPR 2018 berjumlah 81 persen. Pada 2019 pagu anggarannya Rp 110,73 triliun, terdiri dari belanja modal 67,3 persen, belanja barang berkarakter belanja modal 16,2 persen, belanja barang 14,2 persen, dan belanja pegawai 2,3 persen.

*) Penulis adalah pemerhati masalah strategis Indonesia. Tinggal di Jakarta Timur.

Artikel Terkait
Kombinasi Wajah Lama dan Baru di Bidang Ekonomi Diharapkan Lahirkan Terobosan
Artikel Terkini
Pelaku Pembunuhan Yodi Prabowo Tertangkap, Polisi : Hoaks!
Data Pemilih Bermasalah Jelang Pilkada, Ini Arahan Mendagri untuk KPUD Papua
Karyawan Perusahaan Harus Dibekali Pengetahuan tentang Paham Radikal-Terorisme
Penggunaan Masker, Kunci Pencegahan Penularan Covid-19 Melalui Udara di Ruang Tertutup
Tumbuhkan Kecintaan pada Pancasila, Kemendikbud Gelar Kemah Virtual Anak Indonesia
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
gimli