INDONEWS.ID

  • Jum'at, 14/09/2018 02:01 WIB
  • Pensiunan Karyawan Pertamina Minta KPK Panggil Dirut Pertamina

  • Oleh :
    • budisanten
Pensiunan Karyawan Pertamina Minta KPK Panggil Dirut Pertamina
Pada pemanggilan yang kedua tanggal 13 September 2018, tidak ada nama Nicke Widyawati atau Dirut Pertamina dipanggil. Padahal pihak KPK berjanji akan menjadwalkan pemeriksaan ulang terhadap Nicke. (foto : ist).

Jakarta, INDONEWS.ID - Kasus yang terjadi di PLTU Riau-1 yang menyeret  nama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dalam pusaran kasus korupsi meskipun secara tak langsung namun tetap telah membuat citra buruk bagi BUMN migas pelat merah itu. 

Oleh karena itu, selaku Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe), Binsar Effendi Hutabarat berharap agar masalah ini tidak berlarut-larutnya dan tidak meninggalkan persoalan berkepanjangan di internal Pertamina.

Baca juga : Ditemani Dirut Pertamina, Ahok Temui Jokowi di Istana

Mengingat selama ini Pertamina sedang menjalankan beban tugas pemerintah yaitu kebijakan satu harga bahan bakar minyak (BBM) yang diberlakukan diseluruh pelosok tanah-air untuk tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terlebih untuk mewujudkan impian Pertamina menjadi World Class Energy Company, karena itu dibutuhkan keandalan dan diplomasi dirutnya yang non-partisan, bebas politisasi, serta yang tanpa kompromi dengan kartel dan mafia migas.

Baca juga : Lulung Percaya Ahok Bisa Berantas Mafia Migas

"Kami, pensiunan Pertamina yang berhimpun dalam organisasi eSPeKaPe yang merupakan shareholders karena telah ikut merintis, membangun dan membesarkan Pertamina, merasa terusik atas adanya dugaan keterlibatan Nicke dalam kasus korupsi di proyek PLTU Riau-1," katanya dalam keterangan pers kepada INDONEWS.ID(13/9).

Sebagaimana diketahui, pada 3 September 2018 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati untuk saksi tersangka Idrus Marham mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, terkait dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Baca juga : BNPT Siap Bantu Pertamina Identifikasi Ancaman Non Fisik Radikalisme

Hal tersebut lantaran semasa proyek PLTU Riau-1 Nicke menjabat sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Namun sayangnya, Nicke tidak bisa hadir dengan alasan ada jadwal rapat pemegang saham.

Oleh karena itu, pihak KPK kemudian mengungkapkan akan menjadwalkan pemeriksaan ulang terhadap Nicke. Namun pada pemanggilan berikutnya 13 September 2018, tidak ada nama Nicke Widyawati atau Dirut Pertamina dipanggil. Padahal pihak KPK berjanji akan menjadwalkan pemeriksaan ulang terhadap Nicke.

"Kami, eSPeKaPe, memberikan dukungan penuh terhadap KPK untuk mengusut secara tuntas keterlibatan Nicke dalam kasus proyek pembangunan PLTU Riau-1," pungkasnya.

Binsar mengatakan, jika ikut andilnya eSPeKape dalam mendukung KPK tersebut. Semata-mata demi tidak berlarut-larutnya citra Pertamina yang tergerus oleh dugaan keterlibatan Nicke, kendati kasusnya bukan berurusan langsung dengan Pertamina. (Ronald)

Artikel Terkait
Ditemani Dirut Pertamina, Ahok Temui Jokowi di Istana
Lulung Percaya Ahok Bisa Berantas Mafia Migas
BNPT Siap Bantu Pertamina Identifikasi Ancaman Non Fisik Radikalisme
Artikel Terkini
Karyawan Perusahaan Harus Dibekali Pengetahuan tentang Paham Radikal-Terorisme
Penggunaan Masker, Kunci Pencegahan Penularan Covid-19 Melalui Udara di Ruang Tertutup
Tumbuhkan Kecintaan pada Pancasila, Kemendikbud Gelar Kemah Virtual Anak Indonesia
Terima Kunjugan Menpan-RB, Boy Rafli Amar Jelaskan Pembangunan Zona Integritas di BNPT
Resmi! Gerindra Benarkan Rekomendasi PDIP pada Muhammad-Rahayu Saraswati di Pilwakot Tangsel
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
gandalf