Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui masalah distribusi logistik bagi korban gempa bumi dan tsunami di Palu dan sekitarnya memerlukan perbaikan di sejumlah sisi. Tim di lapangan diketahui masih belum mampu menjangkau sejumlah lokasi terdampak gempa untuk mendistribusikan bantuan.
“Ada beberapa kecamatan yang memang kalau dijangkau lewat darat tidak bisa. Ini yang tadi saya perintahkan untuk segera hari ini diselesaikan,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai memmpin Rapat Terbatas di pelataran Bandara Mutiara Sis Al-Jufrie, Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Rabu (3/10) sore.
Rapat tersebut digelar setelah Presiden dan rombongan tiba dari Kabupaten Donggala, Rabu (3/10) sore. “Setelah melihat lagi di lapangan, kemudian kita evaluasi mengenai progress yang ada di lapangan,” ujarnya seperti dikutip Setkab.go. id.
Presiden juga memerintahkan gubernur dan jajarannya untuk mengimbau warga memulai kembali aktivitas perekonomian yang sempat lumpuh. Presiden berharap agar para pemilik toko di lokasi terdampak gempa mau menjalankan kembali aktivitasnya.
“Kita ajak untuk buka dengan jaminan keamanan dari aparat kepolisian dan TNI di titik-titik ekonomi sehingga ekonomi berjalan normal kembali,” pinta Presiden.
Kepala Negara sekaligus menginstruksikan gubernur, bupati, dan wali kota setempat untuk mengaktifkan kembali pelayanan bagi masyarakat.
“Tadi saya perintahkan kepada Gubernur agar kantor gubernur dibuka normal kembali. Kantor bupati dan wali kota juga dibuka agar pelayanan masyarakat normal kembali,” ungkap Presiden Jokowi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai bahwa proses evakuasi terhadap korban gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada Jumat (28/9) lalu itu telah berjalan dengan baik. Ia menambahkan bahwa alat-alat berat pun sudah ada di lapangan semuanya.
Presiden juga memandang bahwa penanganan dan perawatan terhadap korban luka-luka baik yang dirawat di Kota Palu maupun yang diterbangkan ke Makassar guna mendapat perawatan yang lebih intensif juga sudah berjalan dengan baik.
Tampak hadir dalam rapat evaluasi itu Menko Polhukam Wiranto, Menko PMK Puan Maharani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menristekdikti Mohamad Nasir, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BNPB Willem Rampangilei, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya TNI M Syaugi, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Kapolda Sulteng Brigjen Pol Ermi Widyatno, dan Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang. (Very)