Jakarta, INDONEWS.ID -- Demokrasi merupakan cara berpolitik yang sudah disepakati para the founding fathers, sebagai sebuah sistem politik terbaik dari sistem politik yang pernah ada. Sebagai sistem politik terbaik, maka demokrasi harus dirawat dan ditumbuhkembangkan agar bertumbuh subur.
Namun, saat ini, banyak muncul upaya yang mendistorsi demokrasi. Politik SARA yang dikembangkan oleh kelompok tertentu misalnya. Selain itu berita-berita hoaks yang berulang kali disebar sehingga dianggap sebagai sebuah kebenaran. Hal ini akhirnya membuat masyarakat termasuk kaum milenial menjadi bingung.
Pertanyaannya adalah demokrasi seperti apa yang cocok dikembangkan dengan kehidupan para warga milenial saat ini?
“Demokrasi yang cocok dikembangkan saat ini yaitu demokrasi yang beradab. Yaitu demokrasi yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal,” ujar V. Hargo Mandirahardjo, SH. M.Kn dalam diskusi kebangsaan bertajuk “Demokrasi dan Konsensus Bersama dalam Bernegara,” di Gedung Pastoral St. Yohanes Paulus II, Paroki Santo Paulus Depok, Minggu (11/11/2018).
Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut yaitu RD. Rofinus Neto Wuli, S. Fil. M.Si (Han), Veronica Wiwin Widarini, SE, dan Bondan Wicaksono, SE, ME.
Hargo mengatakan, persoalan kebangsaan hari ini direduksi pada persoalan demokrasi yang dimaknai sebagai demonstrasi saja. Selain itu muncul banyak berita hoaks yang dianggap sebagai sebuah kebenaran. Apakah itu dikatakan sebuah demokrasi?
“Dalam arti yang sempit, itu sebuah demokrasi, karena demokrasi berarti adanya kebebasan mengungkapkan pendapat. Padahal, esensi demokrasi harusnya mengandung niai-nilai keadaban, yang menjunjung tinggi sopan santun, yang sudah menjadi milik bangsa ini sejak ratusan tahun lalu. Namun, itu direduksi oleh satu dua orang yang dengan caranya yang destruktif,” ujar Hargo.
Karena itu, menurut Hargo, demokrasi merupakan sistem politik yang bisa menghasilkan produk-produk politik yang baik yang dilakukan dengan cara yang beradab.
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo sering mengatakan agar perbedaan pendapat dalam pilihan politik jangan sampai membuat kita terpecah-belah. Jangan kita bermusuhan hanya karena proses sesaat di kotak-kotak suara. Karena itu, kita perlu membangun demokrasi yang berkualitas.
Menurut Hargo, demokrasi berkualitas mesti dibangun berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hargo mencontohkan, bagi sebagian orang, musyawarah mufakat bukan merupakan demokrasi. “Padahal musyawarah dan mufakat itu adalah sebuah demokrasi. Mari kita berdemokrasi dalam sebuah politik yang beradab, kita tidak boleh terpecah belah oleh isu mayoritas dan minoritas yang dihembuskan oleh orang-orang tertentu,” ujarnya.
Karena itu, Hargo mengajak para peserta seminar termasuk calon anggota legislatif (Caleg DPR RI, DPRD I dan DPRD II) dari daerah pemilihan Kota Depok-Bekasi, agar membangun cara berdemokrasi yang santun, berkualitas dan beradab.
“Saya mengajak siapapun yang mencintai negara dan bangsa ini agar kita tidak terjebak dalam politik yang membahayakan kehidupan bangsa dan negara, yang menyeret pada isu-isu SARA, hoaks, yang sagat kotraproduktif. Tapi mari kita ajak kaum milenial dengan politik yang santun dan beradab,” pungkasnya. (Very)