Jakarta, INDONEWS ID – Penyaluran kredit pemilikan rumah subsidi terutama untuk masyarakat penghasilan rendah masih terjadi kendala oleh pembiayaan pertanahan dan perizinan.
Hal itulah yang disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Junaidi Abdillah di acara Rakernas APERSI di Jakarta, Kamis (15/11). Menurutnya, penyaluran kredit pemilikan rumah subsidi untuk masyarakat penghasilan rendah masih terjadi kendala di pembiayaan pertanahan dan perizinan.
Karena itulah, menurutnya perlu adanya sinergi dari para pemangku kepentingan demi meningkatkan angkat penyerapan program pemerintah tersebut. Yang diperlukan adalah sinergitas seluruh mitra kerja, Kementerian PUPR, Perbankan, Kemendagri, Kementerian ATR.
“Hal ini sangat penting karena mengingat cita-cita presiden untuk mewujudkan satu juta rumah. Jika tak kompak akan sulit terwujud. Banyaknya hambatan nantinya,” kata Junaidi Abdillah kepada jurnalis.
Ia menambahkan, perbankan selama ini menilai masyarakat berpenghasilan rendah tidak memenuhi syarat KPR. Apalagi kepada masyarakat yang tidak memiliki pendapatan tetap.
“target kita adalah masyarakat kecil pedagang bakso, kaki lima, pedagang keliling yang secara kemampuan finansial terkait angsuran justru lebih baik. Hanya saja kelemahannya mereka data tak lengkap,” katanya.
Ia juga meminta agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyediakan lahan khusus bagi pengembang yang membangun rumah subsidi tersebut. Ia mengharapkan agar pihak pengembang besar yang asalnya kejar profit margin jangan samakan dengan program subsidi ini.
“Kami mengarah ke sosial margin mengikuti arahan dan program Presiden Jokowi,” katanya lanjut. (Abdi.K)