INDONEWS.ID

  • Kamis, 13/12/2018 07:01 WIB
  • Cegah WNA Ilegal, Imigrasi Bentuk TIMPORA

  • Oleh :
    • hendro
Cegah WNA Ilegal, Imigrasi Bentuk TIMPORA
Menkumham Yasonna Laoly bersama dirjen imigrasi Ronny Sompie saat memberikan keterangan pers

 

Jakarta, INDONEWS.ID –Sepanjang Tahun 2018 Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi  dan seluruh UPT Imigrasi telah menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi, penangkalan, pengenaan biaya beban, dan pembatalan izin tinggal sebanyak 4.627 orang asing sebagai bentuk penegakan hukum keimigrasian. 

Baca juga : Kemudahan Keimigrasian Bagi Jemaah Calon Haji Segera Hadir di Solo dan Surabaya

“RRT menjadi negara yang warga negaranya paling banyak dikenakan TAK, yaitu sebanyak 299 orang. Berturut-turut adalah Afganistan sebanyak 270 orang, Vietnam 261 orang, dan Nigeria 253 orang,” ucap Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Franky Sompie, saat menggelar konferensi pers hasil pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian 2018, Rabu (12/12) di Hotel Borobudur kemarin.

Ronny menambahkan juga, warga negara Malaysia menempati urutan kelima negara yang terbanyak dengan jumlah 147 orang. Di samping TAK, Penyidik Keimigrasian juga melakukan penindakan keimigrasian berupa Tindakan Projustisia sebanyak 141 kasus.

Baca juga : Border, Prosperity dan Security Jadi Fokus Utama Rapat Pimpinan Imigrasi

Sedangkan untuk pengawasan orang asing, menurutnya, hingga saat ini sudah dibentuk 2.690 Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) se-Indonesia. TIMPORA melakukan kegiatan bersama sebanyak 786 kali kegiatan pengawasan orang asing. 

“TIMPORA juga telah terbentuk di 2.185 kecamatan. Terdapat 137 Sekretariat Tim PORA di seluruh Indonesia,” tuturnya.

Baca juga : Orang Asing Pemegang Visa Kunjungan Bisa Melakukan Perpanjangan Izin Tinggal Secara Online

Ditjen Imigrasi selain pengawasan dan penegakan hukum atas Warga Negara Asing (WNA). Juga melakukan  pengawasan dan penegakan hukum atas Warga Negara Indonesia (WNI). Ronny mengungkapkan, bahwa terdapat 5.785 orang pemohon Paspor ditunda penerbitannya .

Hal itu dikarenakan diduga akan menjadi Calon TKI Nonprosedural di 125 Kanim. Lalu, tercatat 10 Kanim terbesar pemohon Paspor ditunda penerbitannya.

“Yaitu di Medan 642, Pontianak 402, Jember 315, Tanjung Balai Karimun 305, Jambi 270, Wonosobo 239, Polewali Mandar 211, Kediri 201, Pamekasan 190, Entikong 154,” ujar Ronny Sompie.

Sejalan dengan penundaan penerbitan paspor terhadap WNI yang diduga sebagai TKI NP, terdapat  408 orang yang ditunda keberangkatannya di 25 TPI se-Indonesia.

Menurut Ronny, diduga berpotensi menjadi korban TPPO di luar negeri dengan 10 TPI terbesar adalah Soekarno Hatta 125, Batam Center 84, Entikong 46, Tanjung Balai Karimun 41, Ngurah Rai 18, Dumai 16, PLBN Skouw 16, Nongsa Batam 14, Citra Tri Tunas Batam 12, Minangkabau 11. (Hdr)
 

Artikel Terkait
Kemudahan Keimigrasian Bagi Jemaah Calon Haji Segera Hadir di Solo dan Surabaya
Border, Prosperity dan Security Jadi Fokus Utama Rapat Pimpinan Imigrasi
Orang Asing Pemegang Visa Kunjungan Bisa Melakukan Perpanjangan Izin Tinggal Secara Online
Artikel Terkini
Upacara Peringatan ke-116 Hari Kebangkitan Nasional di Kabupaten Maybrat: Menuju Indonesia Emas
Di Acara Mengenang Tokoh Pers Nasional Prof Salim Haji Said, Pemred Asri Hadi Bertemu Bacalon Walkot Tangsel
Raih Gelar Doktor Honoris Causa Gyeongsang National University (GNU), Menko Airlangga Diakui Dedikasinya dalam Kemitraan Strategis Indonesia-Korea Selatan
ICC Terbitkan Surat Penangkapan Terkait Konflik Gaza, Hikmahanto: Tiga Alasan Masih Sulit Dilakukan
"Sekolah Damai" di SMA 3 Semarang, BNPT: Upaya Ciptakan Lingkukngan Pendidikan Aman, Damai, dan Penuh Nilai Toleransi
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas