Jakarta, INDONEWS.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi dugaan suap pada 20 proyek SPAM yang diberikan kepada sejumlah pejabat di Kementerian PUPR.
"Dalam proses pengembangan sedang diidentifikasi setidaknya diduga pada 20 proyek di Kementerian PUPR terjadi praktek yang mirip dengan suap dari pihak PT. WKE atau PT. TSP terhadap sejumlah pejabat di Kementerian PUPR," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah Senin (21/1/2019).
Namun demikian, Febri mengatakan, pihaknya masih fokus terhadap pengembangan kasus suap di lingkungan kantor Menteri Basuki Hadimuljono tersebut, sehingga rincian keduapuluh proyek tersebut masih belum bisa dibeberkan.
Sekiranya, ke-20 proyek SPAM yang terindikasi suap tersebut bisa terlihat dari perusahaan penggarap proyek, dimana sebagian besar proyek-proyek tersebut ditangani oleh PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) yang direktur beberapa pejabatnya telah menjadi tersangka dalam kasus ini.
"Saat ini yang bisa disampaikan dan yang menjadi fokus KPK adalah untuk mengidentifikasi apakah proyek-proyek lain juga menerapkan praktek yang sama dengan enam proyek yang sudah ditangani sebelumnya karena ada petunjuk-petunjuk yang mengarah ke sana," ungkap Febri.
Seperti yang diketahui terkait kasus ini KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yakni empat tersangka pemberi suap diantaranya Budi Suharto (BSU) Direktur Utama PT WKE, Lily Sundarsih (LSU) Direktur PT WKE, Irene Irma (IIR) Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo (YUL) Direktur PT TSP.
Sedangkan empat orang lainnya adalah tersangka yang diduga berperan sebagai penerima suap, antara lain Anggiat Partunggul Nahot Simaremare (ARE) Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung, Meina Woro Kustinah (MWR), PPK SPAM Katulampa, Teuku Moch Nazar (TMN), Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat, Donny Sofyan Arifin (DSA), PPK SPAM Toba 1. (ronald)