Jakarta, INDONEWS.ID -- Debat Publik Pemilu Presiden (Pilpres) putaran kedua yang bertemakan Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur adalah tema-tema yang sangat erat hubungannya dengan realisasi sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kedua calon presiden (capres) pada saat debat diharapkan menjadikan sila kelima Pancasila menjadi muara atau sebagai dasar dalam berargumen dan berdebat.
Anggota DPD RI atau Senator Fahira Idris mengungkapkan, sebuah negara akan kesulitan menghadirkan keadilan bagi rakyatnya jika tidak mempunyai kedaulatan dalam bidang energi dan pangan. Ini karena, jika energi baik itu listrik, gas, bahan bakar atau pangan misalnya beras, jagung, gula, kedelai, daging, dan bahan pokok lainnya tidak berdaulat atau mandiri maka rakyat terutama mereka yang prasejahtera menjadi kelompok yang paling dirugikan karena tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan energi dan pangannya. Sementara, mereka yang sudah sejahtera dengan kemampuan finansialnya tidak akan terlalu kesulitan.
“Keadilan sosial itu bermakna, negara mampu menciptakan kondisi yang adil bagi semua rakyatnya termasuk yang paling miskin sekalipun untuk menikmati akses terhadap energi dan pangan. Makanya, kedua capres harus mampu yakinkan rakyat bahwa mereka mampu menjadikan Indonesia mandiri dalam energi dan pangan,” papar Fahira Idris di sela-sela sosialisasi Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, di Jakarta (2/2).
Begitu juga dengan pengelolaan sumber daya alam. Pada saat debat, kedua capres harus mampu menyakini rakyat bahwa potensi sumber daya alam kita yang luar biasa, diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk segelintir elite apalagi untuk memperkaya investor atau negara asing.
“Walau kita sudah 73 tahun merdeka, tetapi hingga detik ini kekayaan alam bangsa ini belum sepenuhnya dinikmati seluruh rakyat. Padahal jika dikelola dengan baik dan benar, kekayaan alam bangsa ini menjadi alat yang sangat efektif menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Senator Jakarta ini.
Sementara, pembangunan infrastruktur yang berdimensi keadilan adalah membangun berbagai sarana dan prasarana fisik yang tujuannya tidak hanya menggeliatkan ekonomi atau bisnis semata, tetapi juga sebagai pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.
“Selain jalan yang bagus, rakyat butuh bangunan sekolah yang kokoh terutama dipelosok-pelosok. Rakyat butuh dibangunkan puskesmas-puskesmas di tiap simpul kelompok masyarakat agar mudah diakses. Rakyat butuh infrastruktur air bersih, irigasi, dan perumahan di tiap jengkel republik ini. Jika ini terpenuhi, maka keadilan sosial akan segera terwujud,” pungkas Fahira. (Very)