Jakarta, INDONEWS.ID - DPP PEPABRI menegaskan bahwa dalam kelembagaan, sebagai organisasi PEPABRI mengambil posisi netral dalam Pemilu 2019. Demikian salah satu butir hasil rapat kerja pusat (Rakerpus) yang disampaikan Ketua Umum PEPABRI Jend. TNI (P) Agum Gumelar di Kantor DPP Pepabri, Jalan Diponegoro No. 53 Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019).
Lebih lanjut Agum menjelaskan, sebagai individu seluruh warga PEPABRI adalah warga negara yang mempunyai hak konstitusional sama seperti warga negara lainnya, dengan tetap berpedoman pada jiwa dan semangat Sapta Marga dan Tribrata.
"Selain itu, dalam menyongsong Pemilu 2019 seluruh warga PEPABRI wajib turut menyukseskan dan membantu aparat keamanan, mengembangkan kepedulian serta kewaspadaan atas situasi dan kondisi sebelum, selama dan sesudah Pemilu 2019," ujar mantan Danjen Kopassus itu.
Dalam setiap program, tambah Agum, PEPABRI senantiasa harus mengedepankan kebersamaan, persatuan dan kesatuan serta musyawarah diantara purnawirawan dan warakawuri TNI – Polri. Hal ini dilandasi dengan keyakinan bahwa soliditas TNI-Polri beserta keluarga besarnya merupakan jaminan tetap tegaknya NKRI berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Dalam kesempatan berbincang dengan Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari, Putera Astaman selaku Ketua Umum Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama (BERSAMA) menyampaikan surat yang isinya adalah masukan dalam debat Capres yang dilaksanakan oleh KPU sama sekali tidak disinggung mengenai kemudharatan Narkoba.
"Padahal Presiden RI, Bapak Joko Widodo sudah menyampaikan sejak tahun 2016 bahwa Indonesia dalam kondisi darurat Narkoba," ungkap Putera Astaman.
Untuk diketahui, Rakerpus PEPABRI Tahun 2019 yang digelar selama dua hari itu, dihadiri beberapa Wantimpus, diantaranya Jend. TNI (P) Wismoyo Arismunandar, Laksdya (P) Gatot Suwardi, Mayjen Pol (P) IGM Putera Astaman; Pengurus Pusat dan DPD dari 30 Provinsi serta Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari.