Jakarta, INDONEWS.ID -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, setelah pembangunan infrastruktur, pemerintah akan masuk kepada pembangunan sumber daya manusia (SDM) secara besar-besaran. Untuk itu, Presiden mengingatkan pentingnya peran insan-insan pendidikan bertanggung jawab atas berhasil tidaknya pembangunan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia secara besar-besaran.
“Kita harus berubah, infrastruktur kita harus baik, sumber daya manusia kita harus baik,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rembuk Nasional (Rembuknas) Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 di Pusdiklat Kemendikbud, Sawangan Depok, Jawa Barat, Selasa (12/2) siang.
Dua hal itu, infrastruktur dan sumber daya manusia, tegas Presiden, menjadi prasyarat supaya kita tidak terjebak pada negara dengan pendapatan menengah, dan tidak bisa melompat kepada negara maju.
Oleh sebab itu, menurut Presiden, mulai tahun ini dan mungkin tahun depan, pemerintah akan besar-besaran refocusing anggaran untuk masuk kepada pembangunan sumber daya manusia. “Apa yang kita kerjakan? Pelatihan vokasi, pendidikan vokasi, politeknik, upgrading skill, BLK pondok pesantren, semuanya harus kita kerjakan,” ujarnya.
Untuk itu, Presiden Jokowi meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar kewenangan pendidikan, urusan pendidikan daerah (kabupaten, kota, provinsi) dan pusat ini harus betul-betul jelas.
“Apa yang menjadi tanggung jawab provinsi, kota dan kabupaten, apa yang menjadi tanggung jawab menteri. Harus jelas, terkonsolidasi, dan terkoordinasi dengan baik,” tegas Presiden Jokowi.
Presiden meminta agar untuk sekolah vokasi, SMK-SMK, guru-gurunya harus diupgrade, terutama yang berkaitan dengan kemampuan skill, kemampuan guru-guru dalam melatih siswanya. Guru yang terampil harus lebih banyak daripada guru yang normatif.
“Guru normatif misalnya guru agama, guru Pancasila, guru Bahasa Indonesia. Guru normatif di SMK juga penting, tapi informasi yang saya terima, guru normatif ini justru persentasenya lebih banyak yaitu 65 persen. Ini tugas kementerian, tugas Bapak-Ibu sekalian untuk menyiapkan ini, meng-upgrade agar guru-guru yang bisa melatih, guru-guru yang terampil itu lebih banyak,” pesan Presiden.
Presiden juga mengingatkan pentingnya mengenalkan kepada anak-anak, bahwa saat ini sudah zamannya Revolusi Industri 4.0. Karena itu, kita harus memberikan pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan digitalisasi, seperti bahasa coding, artificial intelligence, advanced robotic, cryptocurrency, dan virtual reality.
Mulai dikenalkan karena ini sebuah kesempatan, kalau kita bisa melakukan lompatan katak, melompati negara lain, inilah kesempatan kita,” ujar Presiden Jokowi seraya menambahkan, oleh sebab itu, pembangunan sumber daya manusia nantinya betul-betul akan difokuskan, anggarannya difokuskan, programnya difokuskan.
Kompetisi Sangat Ketat
Saat berdialog dengan peserta Rembuk Nasional Kebudayaan, Presiden Jokowi mangingatkan, bahwa kita sekarang ini berhadapan pada persaingan antarnegara yang sangat ketat, dan kuncinya ada di sumber daya manusia.
Apabila kita bisa meng-upgrade secepat-cepatnya sehingga levelnya melebihi negara-negara di kanan-kiri kita, Presiden menilai, itulah yang namanya nanti kemenangan kita dalam bersaing, dalam berkompetisi.
Ke depan, lanjut Presiden, yang namanya negara kaya mengalahkan negara miskin itu sudah enggak ada.
Negara besar mengalahkan negara yang kecil juga tidak ada. Ke depan semakin ke sana, negara cepat itu akan mengalahkan negara yang lambat. “Sehingga kita dalam hal apapun membutuhkan kecepatan, kecepatan, kecepatan,” tegasnya.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan itu diikuti oleh 1.238 orang dari berbagai wilayah yang terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seluruh Indonesia, perwakilan bidang pendidikan dan kebudayaan luar negeri, Kepala UPT Kemendikbud Daerah, Ketua Dewan Kesenian provinsi, Ketua pengurus besar organisasi-organisasi profesi guru, serta mitra kerja sama Kemendikbud.
Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Desa, PDTT Eko Putro Sanjojo. (Very)