Jakarta, INDONEWS.ID -- Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan mengatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Maruf Amin tak terusik dengan kampanye hitam berupa kondom dengan logo mereka.
"Kami sangat menyayangkan perilaku tak bermartabat tersebut, meskipun Jokowi-Ma`ruf cukup tangguh karena tidak terlalu terusik dari sisi elektabilitas," kata Ade di Jakarta, Minggu.
Berdasarkan survei terakhir yang dirilis lembaga survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) terjadi tren kenaikan elektabilitas pasangan Jokowi-Ma`ruf Amin yang unggul dengan selisih 22,8 persen dari pesaingnya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Dengan melihat fakta itu, kata Ade, adanya kampanye hitam justru menunjukkan ada kelompok lain yang khawatir elektabilitasnya merosot.
TKN mencatat beberapa isu negatif diarahkan untuk meningkatkan sentimen negatif umat Islam kepada pasangan Jokowi-Jokowi-Ma`ruf, seperti larangan adzan, dihapuskannya pendidikan agama, LGBT serta terakhir isu kondom berbungkus gambar Jokowi-Kiai Ma`ruf. Isu-isu itu terus diarahkan guna menggerus elektabilitas pasangan nomor urut 01.
Atas berbagai bentuk kampanye hitam itu, Ade menegaskan bahwa pihaknya tidak segan untuk melaporkan kasus ini ke polisi untuk diusut tuntas pembuat serta pelaku yang menyebarkannya.
"Hal ini sekaligus untuk melihat afiliasi politik pelaku agar semuanya jelas. Seolah isu kampanye hitam ini berupaya menurunkan elektabilitas Jokowi-Ma`ruf di kalangan muslim," ujarnya seperti dikutip Antara.
Jokowi telah meminta para pendukung untuk berani melawan hoaks dan fitnah tersebut, terutama pada empat isu yang sedang berkembang saat ini, yakni kriminalisasi ulama, larangan adzan, perkawinan sejenis, dan penghapusan pendidikan agama.
Di Palembang, mantan Gubernur Jakarta itu telah membantah isu yang mengatakan bahwa dirinya akan melarang adzan.
Menurut dia, isu itu tidak masuk akal karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas beragama Islam.
Apalagi isu yang menyebutkan jika dirinya terpilih akan melegalkan perkawinan sejenis. Menurut Jokowi jelas tidak mungkin karena Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi norma-norma agama. (Very)