Jakarta, INDONEWS.ID -- Dalam dialog dengan sebuah televisi swasta, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD pernah mengatakan bahwa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tidak berdaya menghadapi praktik curang yang dilakukan oleh Ketum PPP, Romahurmuziy, alias Rommy, yang mempermaikan jabatan-jabatan di Kementerian Agama.
"Nampaknya Menteri Agama kurang berdaya dengan orang ini (Rommy, red.), sehingga jabatan-jabatan itu di departemen agama, menteri agamanya kurang berdaya untuk menentukan pejabat-pejabat, saya sudah laporkan ini ke pihak terkait untuk ditertibkan secara adminsitratif, kalau begini terus, ini hanya waktu yang ditunggu," ujar Mahfud MD.
Pengamat politik dari President University, Muhammad AS Hikam mengatakan, bahwa dirinya cenderung percaya terhadap pertanyaan Mahfud MD tersebut.
“Mengerikan jika Presiden Jokowi tak segera membabat habis praktik lancung di lembaga Negara yang ditugasi mengurus persoalan bangsa terkait dengan kehidupan beragama dan ummat beragama itu,” ujar Hikam.
Hikam mengatakan, naga-naganya, korupsi di Kementerian Agama tersebut sudah begitu akut, ibarat kanker stadium 3 atau 4. Bukan hanya yang di pusat, tetapi menggurita sampai di lapis terbawah. Korupsi itu bukan hanya dilakukan oleh oknum di lembaga tersebut, tetapi sudah berkolusi dengan para politisi dan parpol.
Karena itu, skandal operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Rommy adalah indikasi yang bisa dijadikan landasan untuk dilakukan pemeriksaan tuntas. “Saya tidak percaya bahwa kasus ini akan hanya berpengaruh kepada PPP dan Ketumnya saja, tetapi akan berdampak kepada citra Pemerintah Presiden Jokowi,” ujarnya.
Jika kubu Capres 01 hanya sibuk melakukan manajemen kontrol politik dengan berusaha memisahkan kasus tipikor Rommy dengan kampanye Pilpres Presiden Jokowi, maka akan sia-sia belaka. “Malah berpotensi backlash dari kubu lawan. Saya kira harus ada semacam ‘political delinking & disengagement’ terhadap Rommy oleh PPP, Presiden Jokowi, dan parpol pendukung paslon 01,” ujarnya. (Very)