Jakarta, INDONEWS.ID – Tanggal 24 Maret hingga 13 April 2019 merupakan pelaksanaan kampanye secara terbuka sebelum memasuki masa tenang pada 14-16 April, sehari sebelum Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019. Pertanyaanya yaitu apakah masyarakat pemilih sudah memperoleh informasi yang cukup untuk melaksanakan hak politiknya itu?
Guna mendorong pelayanan dan pengelolaan informasi terhadap penyelenggara Pemilu, maka Komisi Informasi (KI) Pusat menggelar kegiatan pemantauan tentang pelayanan dan pengelolaan informasi Pemilu. Kegiatan pemantauan itu dikemas dalam Dialog Publik bertajuk “Menakar Ketersediaan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Pemilu di Jawa Barat” yang digelar di Aula KPU Jawa Barat, Bandung Selasa (26/03).
Dialog Publik kerjasama KI Pusat, KI Jabar, dan KPU Jabar itu menghadirkan Narasumber Anggota Komisi I DPR RI Mayjend (Purn.) Supiadin Aries Saputra bersama Komisioner KI Pusat Muhammad Syahyan, Ketua KPU Jabar Rifki Alimubarok, dan Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan. Acara yang dihadiri seluruh partai politik peserta Pemilu, kalangan mahasiswa, ormas, dan media massa dibuka oleh Ketua KI Pusat Gede Narayana.
Menurut Komisioner KI Pusat Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik Muhammad Syahyan yang juga penggagas kegiatan mengatakan tiga manfaat dalam dialog publik dan pemantauan pelayanan informasi Pemilu ini.
Pertama, untuk meningkatkan pelayanan informasi pemilu sehingga dapat meningkatkan partisipasi rakyat dalam pemilu 2019. Dia mengatakan, jika rakyat tidak menggunakan hak pilihnya maka dapat mempengaruhi kualitas hasil pemilu.
“Kedua, keterbukaan informasi pemilu merupakan elemen penting dalam mewujudkan pemilu berkualitas,” katanya.
Menurutnya, keterbukaan informasi tentang pelayanan dan pengelolaan informasi mengenai tahapan dan pelaksanaan pemilu dapat meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara pemilu sehingga rakyat secara sukarela menggunakan hak pilihnya.
Ketiga, untuk meningkatakan keterbukaan informasi terkait calon pemimpin dan caleg karena merupakan kunci bagi pemilih dalam menentukan pilihannya.
“Jika informasi tentang data calon pemimpin dan calon legislatif tidak terbuka maka rakyat akan apatis sehingga kecil kemungkinan akan menggunakan hak pilihnya,” ujarnya.
Dialog publik menghadirkan empat narasumber yang masing-masing membawakan tema yaitu Komisioner Komisi Informasi Pusat Muhammad Syahyan membawakan tema tentang "Tinjauan Keterbukaan Informasi Pemilihan Umum Merujuk UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik"; Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat, Rifki Alimubarok membawakan tema "Sejauh mana Keterbukaan Informasi Pemilu di Jawa Barat".
Selanjutnya Ketua Bawaslu Jawa Barat Abdullah Dahlan membawakan tema "Penanganan Pelanggaran Pemilu di Jawa Barat", dan anggota Komisi I DPR RI, Mayjend (Purn.) Supiandi Aries Saputra membawa tema tentang "Pandangan Anggota Komisi I DPR RI terkait Pelayanan Informasi Pemilihan Umum di Jawa Barat". (Very)