Jakarta, Indonews.id - Pemilihan Presiden sudah semakin dekat, masing-masing Capres dan Cawapres gencar melakukan kampanye di berbagai daerah. Saat itu pula berita-berita bohong kembali beredar di masyarakat. Kabar terakhir yang beredar di masyarakat berisi tentang pencoblosan lebih awal yang dilaksanakan di luar negeri sejak 8 April lalu sudah dilakukan perhitungan. Pencoblosan surat suara untuk warga Indonesia yang berada di luar negeri dilaksanakan hingga 14 April 2019 mendatang.
Sesuai Pasal 167 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pemilu di luar negeri memang diselenggarakan lebih awal (early voting). Meski dimulai lebih awal, namun penghitungan suara dilakukan bersamaan dengan di dalam negeri, yakni seluruh suara baru direkapitulasi pada 17 April 2019.
"Berita-berita bohong seperti inilah yang terus kami ingatkan kepada seluruh masyarakat agar jangan mudah percaya. Ini merupakan rekayasa dari kelompok tertentu yang ingin membuat suasana gaduh dan memanfaatkan situasi. Tidak pernah ada perhitungan lebih awal. Sesuai dengan UU Pemilu, semua akan dihitung bersamaan," jelas Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) capres-cawapres, Joko Widodo – Ma`ruf Amin, Erick Thohir di Jakarta, Rabu (10/4).
Pernyataan Erick juga diamini oleh Komisi Pemilu Umum (KPU). Melalui Komisioner KPU, Pramono Tantowi Ubaid, Rabu siang, dinyatakan bahwa penghitungan suara pemilu presiden dan pemilu legislatif di luar negeri belum dilakukan sehingga belum bisa ditentukan siapa pemenangnya.
"Tidak benar. Karena penghitungan suara untuk pemilu luar negeri di semua KBRI/KJRI baru dilaksanakan pada 17 April. Jadi kalau ada info soal hasil pemilu di luar negeri sekarang-sekarang ini, maka pasti hoaks. Ini juga menjawab adanya informasi yang beredar di media sosial, WhatsApp mengenai hasil pemilu di sejumlah negara. Hal itu sama sekali tidak benar," ujar Pramono Tantowi Ubaid di Jakarta yang dikutip dari beberapa media.
Atas dasar semakin masifnya berita-berita bohong, fitnah, dan hoax yang bisa memecah belah, bahkan mendiskreditkan lembaga atau institusi negara yang bertanggung jawab terhadap pemilu, seperti KPU atau Bawaslu, Erick meminta kepada masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan mengecek sumber berita sebelum menyebarkan melalui media sosial.
"Menuju pesta demokrasi terbesar dalam sejarah negeri ini, mari kita bersama-sama menjaga persatuan, kedamaian, dan juga kebersamaan dalam kegembiraan sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan berita-berita bohong. Tetap percaya kepada lembaga penyelenggaraan pemilu, baik saat pencoblosan hingga perhitungan, dan hargai hasilnya, tanpa harus ada ancaman apa pun. Jangan takut dan merasa terancam, karena TNI dan Polri siap mengamankan dan menjaga Pemilu agar berjalan lancar," lanjut Erick.