Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah Indonesia dikabarkan telah mendapatkan tambahan kuota haji pada tahun ini sebanyak 10.000 jamaah haji dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
Pemberian tambahan kuota haji ini diberikan langsung oleh Raja Salman kepada Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Arab Saudi pada Minggu, (14//4/2019) kemarin.
Terkait dengan hal ini, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan pembahasan dengan DPR.
Menurut Lukman, pembahasan dengan DPR dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) perlu segera dilakukan karena penambahan kuota berimplikasi pada sejumlah hal yang kompleks.
Salah satunya adalah terkait biaya penyelenggaraan. Dimana, Kemenag bersama DPR telah menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1440 H/2019 M dengan skema kuota 221.000 yang terdiri dari 204.000 jamaah haji reguler dan 17.000 jamaah haji khusus. Rata-rata BPIH untuk jamaah haji reguler tahun ini Rp35.235.602 atau setara USD2.481.
“Bersama DPR, kami sudah menyepakati biaya haji 2019 menggunakan dana optimalisasi sebesar Rp7,039 triliun untuk 204.000 jamaah. Itu artinya untuk 10.000 jamaah baru sebagai tambahan kuota diperlukan tambahan biaya tak kurang dari Rp346 miliar. Penambahan kuota itu juga berdampak pada penambahan sekitar 25 kloter baru dan penambahan sekitar 125 petugas kloter. Maka perlu dibahas kembali hal-hal yang terkait dengan sumber biayanya,” bebernya.
Sementara terkait dengan pengadaan layanan haji, baik di dalam maupun luar negeri, Lukman mengatakan, untuk di dalam negeri, penambahan kuota akan mempengaruhi proses penyiapan dokumen dan manasik jamaah haji. Apalagi, proses penerbitan visa saat ini mempersyaratkan rekam biometrik yang saat sedang berjalan dan di sejumlah daerah sudah hampir selesai.
“Kami harus mendistribusikan kembali tambahan kuota ini ke tingkat provinsi,” ucapnya.
Tidak hanya itu, dalam hal ini, Kemenag juga harus menambah petugas kloter.
"Jumlah 10.000 setidaknya akan terdistribusi dalam kurang lebih 25 penerbangan. Setiap penerbangan harus ada lima petugas kloter,” lanjutnya.
Sedangkan untuk di luar negeri, hampir seluruh pengadaan layanan akan terdampak. Proses pengadaan yang semestinya sudah hampir final, berarti harus ditambah, dan itu bukan hal mudah. Terkait akomodasi di Madinah misalnya, saat ini hampir seluruh hotel di kawasan Markaziah (jarak terdekat Masjid Nabawi), sudah penuh.
“Penambahan kuota tentu akan menambah kebutuhan hotel yang saat ini sudah banyak dipesan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia,” tandas Menag. (rnl)