Jakarta, INDONEWS.ID - Dari tiga alternatif pilihan yang diberikan oleh Bappenas terkait keputusan pemindahan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa, Presiden Joko Widodo menolak dua diantara pilihan-pilihan tersebut.
"Kalau masih berpikir tiga alternatif tadi, kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak," kata Jokowi dalam rapat terbatas soal rencana pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, (29/4/2019).
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengusulkan tiga pilihan pemindahan Ibu Kota. Alternatif pertama dan kedua, Ibu Kota dipindahkan ke wilayah lain di sekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Namun dua dari tiga alternatif pilihan yang ada, Mantan Wali Kota Solo ini menilai pemindahan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa merupakan solusi paling sesuai saat ini.
Sebagaimana diketahui, hampir setengah penduduk Indonesia menetap di Pulau Jawa, sekitar 57 persen dari total populasi penduduk.
Sementara, ada sebanyak 21 persen populasi menetap di Pulau Sumatra. Sisanya, sebanyak 6 persen di Kalimantan, sebanyak 7 persen di Sulawesi, serta Papua dan Maluku sebanyak 3 persen.
Menurutnya, Pulau Jawa sudah cukup sesak. Penduduk yang berlimpah itu juga membuat Pulau Jawa memiliki catatan kemacetan parah.
"Soal kemacetan kronis itu kan bukan hanya di Jakarta, di Pulau Jawa, pemandangan kemacetan sudah kita lihat, kemudian di sejumlah titik di Pantura, utamanya," ujarnya.
Tidak hanya itu, Jokowi juga menyoroti ketersediaan lahan produktif. Menurut dia, sebanyak 40 ribu hektare lahan produktif setiap tahunnya beralih fungsi.
"Dari sawah ke properti. Sehingga kita harapkan alasan-alasan dari pak menteri ini benar-benar menjadi sebuah cara kita untuk membangun anak tangga dalam mengefektifkan pengelolaan negara kita betul-betul arahnya harus ke sana," jelas Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyoroti masalah banjir di Jakarta. Banjir menjadi ancaman besar bagi masyarakat saat musim hujan tiba.
Selain itu, ketersediaan air bersih pada musim kemarau hanya 2 persen dari kebutuhan masyarakat. Pencemaran juga menjadi masalah serius bagi masyarakat, tercatat beberapa sungai di Pulau Jawa masuk dalam daftar 10 sungai tercemar di dunia. (rnl)