Pontianak, INDONEWS.ID -- Pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum 2019 pada 27 Juni dan penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan tidak menimbulkan kekacauan di Indonesia.
Hal itu dikemukakan Ketua Majelis Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Provinsi Kalimantan Barat (MPW ICMI Kalbar) Prof Thamrin Usman, di Pontianak, Kalbar, Senin (1/7/2019).
Menurut Thamrin, berbagai dampak yang muncul bila terjadi kekacauan akibat putusan sengketa Pilpres 2019. Termasuk dirasakan ke masyarakat daerah.
Bukan hanya dari aspek kerugian ekonomi, politik, hukum saja, tapi ada efek domino negatif ke tingkat daerah seperti pudarnya toleransi yang kuat di daerah, tak ada lagi menjaga tradisi adat dan rekatnya silaturahmi.
"Rata-rata kan masyarakat di daerah itu masih dikenal kental dengan adat atau tradisi leluhunya. Masih menjaga budaya asli daerahnya. Nah jika kacau akibat putusan perselisihan Pilpres 2019? Itu semua lenyap, daerah lupa budayanya," ucap Thamrin.
Thamrin menuturkan, amat mungkin akhirnya masyarakat di daerah saling bersikap curiga satu dengan lainnya. Padahal, selama ini silaturahmi masyarakat di daerah dianggap amat kuat.
Thamrin mengimbau, semua pihak yang berselisih pada Pilpres 2019 dapat menerima putusan Majelis Hakim MK dengan legowo.
Setelah putusan Majelis Hakim MK, dan penetapan calon terpilih oleh KPU diharapan semua pihak wajib kembali menyandarkan prinsip menjaga nama baik Indonesia dan menjaga kekayaan nilai daerah di kancah bangsa-bangsa Internasional. (Very)