Jakarta, INDONEWS.ID - Fokus Wacana Univeristas Indonesia mendukung langkah tegas pemerintahan Jokowi untuk membersihkan Badan Usaha Milik Negara(BUMN) dari pengaruh paham radikalisme. Hal ini mengemuka dalam diskusi yang digelar oleh Fokus Wacana Universitas Indonesia pada tanggal 26 Juni lalu.
Acara diskusi tersebut mengangkat tema `Menakar Ekslusivisme dan Radikalisme di BUMN dan ASN`. Apdapun yang hadir sebagai narasumber diantaranya beberapa presidium dari Fokus Wacana UI, Direktur Setara Institut dan Komisaris Utama Adhi Karya Fadjroel Rahman.
Salah satu Presidium dari Fokus Wacana UI Bob R Randilawe menegaskan bahwa pihaknya mendukung langkah tegas yang diambil oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membersihkan Kementerian dari ASN yang terpapar radikalisme. Hal ini, menurut Bob merupakan terobosan yang luar biasa.
"Faham radikalisme telah menciptakan keresahan bahkan telah menjadi permasalahan kebangsaan dan kenegaraan. Menkeu Sri Mulyani mengidentifikasikan mereka sebagai ASN eksklusif," kata Bob dalam sela-sela diskusi tersebut, Jakarta, Senin,(01/07)
Lebih lanjut Bob menyampaikan bahwa jumlah pegawai BUMN saat berada di angka 2 juta orang. Dengan jumlah pegawai yang begitu banyak, Bob melihat bahwa mereka telah menjadi target dan sasaran dari kelompok penganut paham radikalisme.
Adapun Hamili dari Setara Institut menjelaskan bahwa paham radikalisme telah berkembang luas bukan hanya di instansi pemerintah tetapi juga sampai di kalangan pelajar. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukan angka intoleransi berada di kisaran 38,4 persen tingkat siswa SMA.
Terkait penanganan masalah radikalisme di BUMN, ia mengatakan, pemerintah mesti mengambil langkah-langkah seperti screening ideologi dari tingkat staf sampai direksi. Selain langkah seperti ini, harus ada semacam audit tematik dalam jabatan terkait ideologi.
Selain beberapa langkah di atas, Hamili mendorong pemerintah untuk lebih hati-hati menyalurkan dana CSR perusahaan BUMN. Hal ini penting agar dana CSR tidak jatuh kepada lembaga intoleran dan radikal.
"Penyaluran dana CSR juga perlu diperhatikan. Jangan sampai dana CSR BUMN disalurkan bagi kepompok-kelompok intoleran dan radikal. Undang-Undang kita secara tegas menyatakan seluruh aparatur negara harus setia pada Pancasila, UUD 45 dan NKRI," tegasnya.
Sementara itu, Komisaris Indofarma Teddy Wibisana menjelaskan, hasil riset P3M mengungkapkan data soal jumlah pegawai BUMN yang terpapar paham radikalisme. Hasil riset tersebut menjelaskan, jumlah pegawai BUMN yang terpapar radikalisme yakni 41 persen.
Pegawai yang terpapar radikalisme tersebut, jelas Teddy, berafilasi dengan organisasi HTI. Selain itu, mereka bergerak dengan bebas menguasai panggung di masjid-masjid BUMN.
"Perlu diketahui, mereka yang kemudian batal berceramah,itu bukan karena kesadaran panitia, tapi karena adanya tekanan publik. Banyaknya karyawan BUMN yang terlibat pada aksi politik identitas juga menunjukan hal tersebut," jelasnya.
Komisaris Utama Adhi Karya Fadjroel Rahman menjelaskan, beberapa hal terkait dengan maraknya penyebaran paham radikalisme. Ia pun mencontohkan salah satu karyawan Adhi Karya yang berani mengeluarkan kata-kata kotor kepada Gus Mus.
Menurut Fadjroel, radikalisme berkembang karena ideologi disampaikan dengan pola indroktrinasi. Dengan demikian, pemahamannya tidak utuh sampai ke masyarakat.
"Di Perguruan Tinggi pun, sosialisasi terhadap Pancasila dilakukan dengan cara indoktrinasi, bukan dengan diskusi terbuka. Saya pun saat masuk ITB tidak mau mengikuti Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila-red)," jelasnya.
Fadjroel sendiri optimis bahwa di pemerintahan Jokowi, penguatan pemahaman nilai-nilai Pancasila tidak dilakukan dengan pola indroktrinasi. Dengan demikian, masyarakat semakin terbuka untuk melakukan dialog.
"Ia Presiden yang merasa Pancasila penting sebagai pedoman kehidupan berbangsa. Dan jika Jokowi memimpin negara sampai tahun 2024, kesempatan untuk membumikan Pancasila dengan cara yang tepat sesuai dengan perkembangan jaman, masih terbuka," pungkasnya.*(Marsi Edon)