Jakarta, INDONEWS.ID -- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Jakarta.
Dalam arahan itu, Presiden Jokowi mengacam akan mencopot pejabat seperti Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim, dan Kapolres yang tidak dapat mengatasi masalah di wilayah masing-masing.
"Aturan main kita tetap masih sama. Saya ingatkan Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres. Aturan main yang saya sampaikan 2015 masih berlaku," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Presiden Jokowi menegaskan bahwa pencegahan sangat penting dalam penanganan kebakaran, jangan sampai api membesar kemudian berupaya untuk dipadamkan.
Presiden mengatakan bahwa upaya pencegahan dilakukan dengan patroli dan deteksi dini. Selain itu, Jokowi meminta penataan ekosistem gambut agar tetap basah dan membuat embung sehingga saat kemarau gambut tidak kering. Fase pencegahan menekankan juga menginstruksikan apabila terjadi api sesegera mungkin untuk pemadaman sebelum api membesar. Operasi pemadaman tersebut harus didukung penegakkan hukum oleh pihak kepolisian yang dinilai telah berjalan baik dan terus berlangsung secara konsisten.
Pada pertemuan yang dihadiri unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (gubernur, pangdam dan kapolda), Jokowi mengingatkan untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam pemadaman sedini mungkin. Melalui pemadaman sesegera mungkin diharapkan api tidak membesar dan berdampak secara luas.
Belajar dari pengalaman 2015 lalu, kerugian kebakaran hutan dan lahan (karthula) menyebabkan kerugian hingga Rp 221 trilyun. Di samping itu, luas lahan terbakar mencapai 2,6 juta ha.
“Kejadian ini jangan sampai terjadi lagi di seluruh wilayah Indonesia!” ujar Jokowi.
Jokowi juga meminta karhutla tiap tahun harus turun dan tidak boleh naik. Jika dibandingkan pada 2016, jumlah titik panas atau hotspot tahun ini turun. Namun demikian, jumlah tahun ini apabila dibandingkan pada tahun sebelumnya naik.
Presiden berpesan apabila tahun 2019 ini mulai ada lagi asap yang mengganggu negara tetangga agar segera selesaikan dengan upaya yang maksimal sehingga kita tidak malu dengan negara tetangga yang kena dampak asap akibat kebakaran.
Data Sipongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan per hari ini (6/8) pada luas kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah sepanjang 2019 berjumlah 135.749 ha. Luas kebakaran tertinggi antara lain di Nusa Tenggara Timur (71.712 ha), Riau (30.065), Kepulauan Riau (4.970), Kalimantan Selatan (4.670), Kalimantan Timur (4.430). Luas karhutla dihitung berdasarkan analisis citra satelit landsat 8 OLI/TIRS yang di-overlay dengan data sebaran hotspot, serta laporan hasil pengecekan lapangan terhadap hotspot dan laporan pemadaman yang dilaksanakan Manggala Agni.
Sementara itu jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan lebih dari 80% pada hari ini (6/8) berjumlah 20 titik. Rincian sebaran hotspot sebagai berikut Pulangpisau (6 titik), Luwu Timur (4), Kapuas (3), Kotawaringin Timur (2), Sambas (2), Seruyan (1), Berau (1) dan Nganjuk (1).
Menghadapi karhutla tahun 2019, Jokowi tetap menginstruksikan babinsa dan bhabinkamtibmas agar mengecek langsung apabila ada hotspot dan jangan menunggu sampai api membesar. “Segera padamkan sebelum menjadi besar,” ujar Jokowi. (Very)