Jakarta,INDONEWS.ID - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, pihaknya tengah menghitung besarnya potensi ancaman yang akan dihadapi di wilayah calon ibu kota negara baru di Pulau Kalimatan. Langkah ini diambil setelah Presiden Jokowi memutuskan Pulau Kalimantan sebagai lokasi ibu kota menggantikan Jakarta.
Hadi menjelaskan, rincian acaman akan dihitung secara detail mulai dari wilayah barat, timur, selatan dan utara. Pentingnya hitungan ini dikakukan dalam rangka deteksi dini terhadap potensi ancaman bagi ibu kota negara ke depannya.
"Ini kan masih dibahas ya. Tapi kalau secara umum yang jelas dari faktor ancaman kita lihat, ancaman dari barat, timur, selatan kita hitung," kata Hadi seperti dilansir cnnindonesia, Jakarta, Selasa,(6/08/2019)
Hadi sendiri belum memberikan penjelasan secara terpecinci dari sisi keamanan Pulau Kalimaantan yang sudah ditetapkan bersama oleh pemerintah sebagai calon ibu kota baru. Pihaknya menunggu keputusan resmi dari Kementerian Bappenas soal lokasi yang dipilih sebelum melakukan kajian secara detail.
"Yang jelas Bappenas sudah melihat Kalimantan. Nah Kalimantan nanti, Kalimantan mana yang akan dipilih," jelas Jenderal bintang empat tersebut.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi telah memastikan lokasi ibu kota negara baru berada di Pulau Kalimantan. Namun, ia belum memastikan provinsi mana yang akan dililih karena menunggu kajian yang dilakukan oleh Kementerian Bappenas.
"Sudah semakin mengerucut dan pilihannya juga sudah jelas bahwa ibu kota negara akan dipindahkan di Kalimantan, di Kalimantan, provinsinya di mana, ini yang harus didetailkan lagi," jelas Jokowi.
Beberapa Provinsi di Kalimantan seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, kata Jokowi, memiliki potensi untuk dijadikan sebagai ibu kota negara menggantikan Jakarta. Namun, pemerintah ingin memastikan tempat tersebut menunggu kajian yang dilakukan oleh Kementerian Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Mantan wali kota Solo ini meminta secara khusus kepada tiga Kementerian ini untuk melakukan kajian secara mendalam terkait dengan kebencanaan, daya dukung lingkungan, ekonomi, demografi, sosial-politik, dan pertahanan-keamanan dari calon ibu kota yang baru. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana daya dukung tempat tersebut sebagai calon ibu kota negara.
Presiden juga meminta kepada Kementerian terkait untuk menyiapkan model skema pembiyaan yang diterapkan dalam menyukseskan rencana pemindahan ibu kota. Skema pembiyaan mesti dibuat secara sistematis, baik berupa dana yang bersumber dari APBN maupun dana dari sumber yang lainnya.*(Marsi)