Jakarta, INDONEWS.ID - Dalam membasmi penyebar berita bohong terkait penerimaan Aparatur Sipil Negara tahun ini, Badan Kepegawaian Negara menjalin kerja sama dengan Bareskrim Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara Mohammad Ridwan mengatakan kerja sama tersebut dilakukan untuk menghentikan peredaran berita hoax tentang penerimaan ASN baru yang sedang marak.
Belum lama ini BKN melalui akun twitternya mengunggah surat-surat dan informasi palsu berkaitan dengan penerimaan pegawai baru. Dikatakan Ridwan, pelaporan ini bukanlah tanpa alasan.
Pasalnya, ada informasi yang beredar di media sosial termasuk aplikasi pesan instan seperti Whatsapp dan Telegram. Kabar yang disampaikan berupa rincian formasi di Kementerian, Lembaga, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Sementara itu, ditegaskan Ridwan, BKN belum mengeluarkan rincian tersebut. Ada pula kabar bohong mengenai rekruitmen terhadap guru honorer, kesehatan, penyuluh, administrasi hingga PNS tanpa tes.
Menurut Ridwan, berbagai pelaporan dari masyarakat masih didalami oleh badan kepegawaian.
"Sedang ditindaklanjuti oleh Pusbankum BKN untuk surat palsu yang mengatasnamakan pejabat BKN," ujarnya.
Adapun modus yang dilakukan agar mudah memperdayai para korban, pelaku memberikam embel-embel bahwa informasi itu berdasarkan rekomendasi dari Menpan RB. Pelaku juga meminta pelamar menghubungi nama Budianto Halim yang mengaku sebagai Biro Humas BKN.
Saat ini, pihak kepolisian sudah mendeteksi pelaku yang diperkirakan berada di wilayah Sulawesi Selatan.
Sebelumnya, BKN mengeluarkan pengumuman tentang penerimaan ASN yang dilaksanakan pada Oktober mendatang.
Diprediksi jumlah pendaftar mencapai 5,5 juta pelamar. Adapun kebutuhan ASN Nasional 2019 sebanyak 254.173 formasi yang mencakup 100.000 formasi CPNS dan 100.000 formasi P3K Tahap Kedua. Sisanya sudah dilaksanakan pada seleksi P3K Tahap Pertama.
Jumlah pelamar tahun ini diprediksi meningkat tajam dibandingkan tahun lalu yang berada di angka 3.636.251 pelamar. Jumlah pelamar itu terbagi pada 76 instansi pusat mencapai 1.446.460 dan pelamar di 481 instansi daerah sebanyak 2.189.791 orang. (rnl)