Jakarta, INDONEWS.ID – Siapa dua nama yang akan disodorkan Presiden Prabowo Subianto kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengisi kursi Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri?

Pertanyaan ini mulai menjadi perbincangan di kalangan publik dan pengamat politik. Sejumlah nama pun mulai bermunculan, meski hingga kini belum ada pengumuman resmi dari Presiden Prabowo mengenai kandidat pengganti Gibran.

Dari sumber Indonews.id yang dibagikan pada Kamis (12/11/2026), ada beberapa nama yang kemungkinan besar akan dipilih Prabowo. Pertama, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani.

Kedua, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ketiga, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

Keempat, Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin. Kelima, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Tentu, kelima nama itu masih sebatas spekulasi. Belum ada konfirmasi bahwa mereka masuk dalam daftar resmi yang sedang dipertimbangkan Presiden Prabowo.

Prabowo Punya Kewenangan Mengusulkan Dua Nama

Di tengah berkembangnya spekulasi, proses pengisian jabatan Wakil Presiden sebenarnya sudah memiliki landasan konstitusional.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Presiden Prabowo harus mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR setelah lembaga tersebut mengirimkan surat permintaan resmi.

Prabowo memiliki waktu 14 hari sejak surat permintaan MPR diterbitkan untuk menyampaikan dua nama tersebut.

Sementara itu, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang guna memilih Wakil Presiden pengganti.

Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 dan mekanisme dalam UU MD3.

Artinya, dari lima nama yang kini menjadi bahan perbincangan, hanya dua yang nantinya dapat diusulkan Presiden kepada MPR.

Apakah Puan Maharani, AHY, Mahfud MD, Sjafrie Sjamsoeddin, atau Pramono Anung? Atau justru muncul nama lain yang selama ini tidak diperhitungkan?

Publik kini menunggu keputusan Presiden. Sebab, pilihan dua nama tersebut bukan sekadar mengisi kekosongan jabatan, tetapi juga menjadi bagian penting dari dinamika politik dan arah pemerintahan hingga 2029.*