Oleh: Rikard Djegadut*)

Jakarta, INDONEWS.ID - Ada dua hal yang patut dipertanyakan dari isu penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Pertama, apa sebenarnya yang begitu dikhawatirkan dari penyadapan tersebut? Jika isi percakapan hanya menyangkut koordinasi kebijakan, pembahasan program pemerintah, atau urusan kenegaraan, mengapa harus takut? Mengapa responsnya terkesan panik seperti cacing kepanasan di siang bolong?

Bukankah dalam kehidupan politik dan pemerintahan kita, praktik korupsi, kolusi, nepotisme, transaksi kekuasaan, dan bagi-bagi kepentingan sudah terlalu sering menjadi persoalan yang menghantui publik? Jika tidak ada sesuatu yang perlu disembunyikan, mengapa isu ini justru memunculkan kegaduhan?

Tentu, penyadapan terhadap kepala negara, jika benar terjadi tanpa dasar hukum, merupakan persoalan serius. Itu menyangkut kedaulatan negara, keamanan nasional, dan perlindungan komunikasi pejabat tertinggi negara. Tetapi persoalannya tidak berhenti di sana. Publik juga berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

Muncul pula berbagai spekulasi mengenai isi percakapan yang disadap, termasuk gosip tentang kehidupan pribadi sejumlah tokoh di lingkaran kekuasaan. Nama Prabowo dan Teddy bahkan ikut terseret dalam berbagai percakapan publik mengenai isu-isu pribadi yang belum terbukti kebenarannya.

Isu mengenai hubungan istimewa atau LGBT antara Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya (Mayor Teddy) mencuat akibat tuduhan sepihak tanpa dasar fakta yang disampaikan oleh beberapa tokoh.

Di antaranya, pada 30 April 2026, mantan Ketua MPR RI Amien Rais mengunggah video berjudul "Jauhkan Istana dari Skandal Moral" di kanal YouTube miliknya. Dalam video tersebut, Amien Rais menuduh Teddy Indra Wijaya sebagai seorang gay dan menuding adanya kedekatan personal yang tidak wajar dengan Presiden Prabowo Subianto

Namun, apakah benar ada kaitan antara spekulasi tersebut dan isu penyadapan? Sampai sekarang tidak ada bukti terbuka yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan demikian.

Publik juga bertanya-tanya mengenai keberadaan dan aktivitas Teddy setelah isu ini mencuat. Apakah ada perubahan dalam agenda publiknya? Jika memang ada, apa penjelasannya? Jangan sampai ruang kosong informasi justru menjadi ladang subur bagi spekulasi.

Kedua, soal sumber informasi, motif, dan siapa pelaku penyadapan. Sejauh narasi yang berkembang, penjelasan mengenai dugaan penyadapan masih banyak bertumpu pada pernyataan dari lingkungan pemerintah dan pihak yang dekat dengan Presiden. Sementara itu, bukti teknis, identitas pelaku, lokasi, metode, serta tujuan penyadapan belum dijelaskan secara transparan kepada publik.

Lantas, apakah benar Presiden telah disadap? Siapa yang melakukannya? Apa motifnya? Apakah ini murni persoalan keamanan nasional, operasi intelijen, atau justru bagian dari manuver dan bargaining politik maupun hukum? Publik tidak seharusnya diminta menerima begitu saja satu versi cerita hanya karena datang dari lingkaran kekuasaan.

Begitu pula dengan spekulasi yang mengaitkan persoalan ini dengan kelompok atau jaringan politik tertentu, termasuk yang dikenal sebagai Geng Solo. Apakah ada bukti yang mengarah ke sana? Ataukah nama-nama tersebut sengaja dilempar ke ruang publik untuk membangun persepsi tertentu? Di sinilah pentingnya transparansi. Negara tidak boleh menjadikan isu keamanan nasional sebagai alasan untuk menutup seluruh pertanyaan publik.

Kekuasaan, Masa Lalu, dan Ingatan Publik

Ada persoalan lain yang tidak bisa dilepaskan dari cara masyarakat membaca isu ini: rekam jejak politik dan masa lalu Prabowo. Sebelum menjadi Presiden, Prabowo memiliki perjalanan panjang di dunia militer dan politik yang tidak lepas dari kontroversi, terutama berkaitan dengan dugaan pelanggaran HAM pada masa Orde Baru.

Peristiwa penculikan aktivis 1997–1998, hilangnya sejumlah aktivis, serta berbagai tuduhan pelanggaran HAM yang melekat pada namanya merupakan bagian dari ingatan kolektif bangsa. Persoalan ini tidak boleh dihapus hanya karena seseorang telah menduduki kursi tertinggi pemerintahan.

Prabowo juga mengalami beberapa kali kekalahan dalam kontestasi pemilihan presiden sebelum akhirnya memenangkan Pilpres 2024. Perjalanan politik tersebut tentu menyimpan dinamika, ambisi, dan pertarungan kekuasaan yang panjang.

Apakah pengalaman kekalahan itu kemudian memengaruhi cara seseorang memandang kekuasaan? Apakah ada kecenderungan untuk membuktikan sesuatu melalui kebijakan-kebijakan besar dan ambisius? Ini tentu pertanyaan politik yang sah untuk diuji melalui tindakan dan keputusan pemerintahannya, bukan dengan menebak-nebak isi hati seseorang. Yang jelas, kekuasaan bukanlah tempat untuk membalas kekalahan, mempertontonkan ambisi, atau memaksakan kehendak. Kekuasaan adalah mandat rakyat.

Jangan Jadikan Negara Panggung Pertunjukan Kekuasaan

Pada akhirnya, isu penyadapan Presiden harus dijawab dengan fakta, bukan drama politik. Jika benar ada penyadapan ilegal, ungkap pelakunya dan bawa persoalan tersebut melalui mekanisme hukum. Jika ada ancaman terhadap keamanan negara, jelaskan sejauh yang dimungkinkan tanpa membahayakan kepentingan nasional.

Namun, jangan pula menjadikan isu ini sebagai instrumen untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang lebih besar: ekonomi, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, korupsi, dan kualitas tata kelola pemerintahan.

Rakyat tidak membutuhkan pertunjukan kegaduhan elite. Rakyat membutuhkan harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pekerjaan yang layak, sekolah yang bagus, rumah sakit yang manusiawi, jalan yang bisa dilalui, listrik yang menyala, dan masa depan yang lebih pasti.

Presiden tidak perlu takut kepada pertanyaan rakyat. Pemerintah tidak perlu alergi terhadap kritik. Sebab, dalam demokrasi, kekuasaan bukan milik mereka yang sedang duduk di Istana. Kekuasaan itu berasal dari rakyat dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Jika tidak ada yang disembunyikan, buka fakta. Jika ada yang salah, benahi. Jika ada yang menyimpang, proses secara hukum. Jangan meminta rakyat percaya hanya karena pemerintah yang berbicara.

Sebab, negara ini bukan milik Presiden, bukan milik partai politik, bukan pula milik kelompok yang sedang berada di sekitar lingkaran kekuasaan. Indonesia adalah milik rakyatnya.

MBG, Koperasi Desa, dan Triliunan Rupiah yang Dipertaruhkan

Lihat saja bagaimana sejumlah program besar pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, terus didorong dengan anggaran dan target yang sangat besar. Tidak ada yang salah dengan cita-cita memperbaiki gizi anak-anak Indonesia atau membangun ekonomi desa. Bahkan, keduanya merupakan tujuan yang patut didukung.

Tetapi niat baik tidak otomatis membuat sebuah kebijakan menjadi benar. Program yang mengatasnamakan kepedulian, pemerataan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat tetap harus diuji berdasarkan kebutuhan, kemampuan anggaran, efektivitas, tata kelola, serta manfaat nyata yang diterima masyarakat.

Jangan sampai kebijakan yang diklaim sebagai jalan menuju summum bonum atau kebaikan tertinggi justru melahirkan persoalan baru: pemborosan anggaran, ketimpangan pelaksanaan, konflik kepentingan, penyimpangan pengadaan, hingga potensi korupsi.

Pertanyaannya sederhana: mengapa negara begitu bersemangat menggelontorkan anggaran untuk proyek-proyek raksasa, sementara pekerjaan mendasar yang menyangkut kehidupan jutaan rakyat masih belum selesai?

Mengapa triliunan rupiah tidak lebih agresif diarahkan untuk: pendidikan gratis dan berkualitas, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, terutama bagi keluarga miskin dan kelompok rentan. Pembangunan dan rehabilitasi sekolah, termasuk ruang kelas yang layak, laboratorium, perpustakaan, toilet, sanitasi, serta fasilitas belajar yang aman.

Peningkatan kesejahteraan guru, terutama guru honorer, guru di daerah terpencil, dan tenaga pendidik yang selama ini bekerja dengan penghasilan tidak sebanding dengan tanggung jawabnya. Pemerataan listrik, agar desa-desa terpencil, pulau-pulau kecil, dan kawasan perbatasan tidak terus hidup dalam keterbatasan energi. Pembangunan jalan dan jembatan, khususnya di wilayah pedalaman yang selama puluhan tahun kesulitan mengakses pusat ekonomi, sekolah, dan layanan kesehatan.

Pemerataan internet dan infrastruktur digital, agar anak-anak di pelosok memiliki kesempatan belajar dan mengakses informasi yang sama dengan anak-anak di kota besar. Peningkatan fasilitas kesehatan, pembangunan puskesmas, rumah sakit daerah, laboratorium, serta penyediaan dokter dan tenaga kesehatan di wilayah yang kekurangan. Penurunan angka stunting dan perbaikan gizi masyarakat, melalui program kesehatan ibu dan anak yang terukur, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan lokal.

Penyediaan air bersih dan sanitasi, karena masih banyak masyarakat yang kesulitan memperoleh kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan. Pembangunan perumahan rakyat, termasuk rumah layak huni, perbaikan kawasan kumuh, dan penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Modernisasi pertanian dan irigasi, termasuk pupuk, benih, alat pertanian, teknologi pascapanen, serta perlindungan terhadap petani.

Penguatan nelayan dan ekonomi pesisir, melalui fasilitas pelabuhan perikanan, kapal, cold storage, akses pasar, dan perlindungan nelayan kecil. Penciptaan lapangan kerja produktif, dengan memperkuat industri nasional, UMKM, ekonomi kreatif, dan sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja. Penguatan perlindungan sosial, agar bantuan benar-benar sampai kepada keluarga miskin, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok yang membutuhkan.

Pembangunan transportasi publik, terutama di kota-kota besar dan wilayah yang selama ini terisolasi. Penguatan riset, inovasi, dan teknologi, agar Indonesia tidak selamanya menjadi pasar bagi produk dan teknologi negara lain. Perlindungan lingkungan hidup, termasuk rehabilitasi hutan, pencegahan banjir, pengendalian pencemaran, dan penanganan krisis iklim.

Pengembangan ekonomi daerah dan kawasan perbatasan, agar pembangunan tidak terus berpusat di Jawa dan kota-kota besar. Penguatan ketahanan pangan, melalui pembangunan gudang, distribusi, cadangan pangan, serta pengendalian harga kebutuhan pokok. Reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi, agar setiap rupiah uang rakyat benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan memperkaya segelintir orang.

Bukankah semua itu lebih mendesak? Indonesia tidak kekurangan daftar pekerjaan rumah. Yang sering kali menjadi persoalan adalah keberanian menentukan prioritas, kesungguhan mengelola anggaran, dan kemauan untuk memastikan bahwa kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Jakarta, November 2026

*) Rikard Djegadut adalah Jurnalis dan Pemimpin Redaksi Indonews.id