Jakarta, INDONEWS.ID - Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memilih para calon menteri yang memiliki karakter kuat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta memiliki jiwa Pancasilais.

Sebab, tantangan bangsa Indonesia ke depan bukan saja terkait persaingan ekonomi global tapi juga terkait persoalan keutuhan bangsa, apalagi belakangan ini mulai banyak pihak-pihak yang terpapar radikalisme baik masyarakat biasa maupun orang-orang yang ada dalam pemerintahan.

"Saya kira tidak ada pilihan lain selain pak Jokowi memilih para calon menteri dalam periode kedua ini orang-orang yang punya karakter kuat dalam menjaga keutuhan NKRI serta dia memiliki jiwa Pancasilais. Tantangan bangsa Indonesia ke depannya bukan saja soal persaingan ekonomi global tapi juga terkait persoalan keutuhan bangsa, apalagi kan belakangan ini mulai banyak pihak-pihak yang terpapar radikalisme baik masyarakat biasa maupun orang-orang yang ada dalam pemerintahan," kata Ramses di Jakarta, Sabtu (10/8/2019).

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia ini, Presiden Jokowi yang punya penuh dalam menentukan calon Menteri harus benar-benar meneliti dan mencari tahu latar belakang dan pemikiran para calon menteri tersebut sehingga ketika dia dipilih menjadi menteri, dia terus menggelorakan semangat Pancasila kepada bawahannya dalam rangka mencegah terus berkembangnya paham radikalisme.

"Sebelum dipilih jadi menteri Presiden yang punya penuh dalam menentukan calon menteri terlebih dahulu meneliti dan mencari tahu latar belakang dan pemikiran para calon menteri itu selama ini, sehingga ketika dia dipilih menjadi menteri, dia terus gelorakan semangat Pancasila kepada bawahannya dalam rangka mencegah terus berkembangnya paham radikalisme yang mengancam keutahan bangsa," ujar Ramses.

Seperti diketahui, pengaruh radikalisme belakangan ini sudah merasuki lingkungan pemerintahan, baik kementerian, lembaga, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), melalui ceramah di masjid-masjid. Paparan radikalisme yang masuk ke masjid-masjid di pemerintah bahkan sudah dalam kategori ekstrem.

Sesuai data Badan Intelijen Negara (BIN) sebelumnya terungkap ada 41 dari 100 masjid di lingkungan kementerian, lembaga, serta BUMN, yang terindikasi terpapar radikalisme. Data ini merupakan hasil survei dilakukan oleh P3M Nahdlatul Ulama.

"Hasilnya disampaikan kepada BIN sebagai peringatan dini dan ditindaklanjuti dengan pendalaman dan penelitian lanjutan oleh BIN," kata Arief Tugiman, Kasubdit di Direktorat 83 BIN, dalam diskusi Peran Ormas Islam dalam NKRI, di Kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Jakarta, Sabtu (17/11/ 2018). (Very)