Jakarta, INDONEWS.ID -- Pemberantasan paham radikalisme dan terorisme di negara ini tidak bisa dilakukan secara setengah-setengah. Hal itu harus dilakukan mulai dari hulu sampai hilir.
“Untuk membubarkan paham radikalisme dan terorisme di negara ini harus dimulai dari hulu sampai hilir, yaitu mulai dengan amandemen kelima UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum,” ujar Fajroel Rachman dalam Seminar Nasional bertajuk “Bebersih BUMN dari Radikalisme dan Korupsi, Benahi BUMDES Menjadi Perusahaan Big Data Centre Desa”, di Gedung Joeang, Jakarta Pusat, Senin (12/8).
Fajroel mencontohkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) walau telah dibubarkan oleh pemerintah namun dengan gampang mengganti organisasi itu dengan nama lain. Di Institut Teknologi Bandung (ITB), misalnya, HTI dengan mudah berubah menjadi “Islamic Studies Forum”.
Karena itu, untuk membubarkan HTI, katanya, harus dimulai dari hulu. “Mestinya pembubaran HTI tidak hanya masuk dalam UU Ormas, tetapi harus masuk di dalam TAP MPR dan kemudian di bawahnya lagi yaitu UU,” ujarnya.
Menurut Komisaris Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) ini, dalam lingkungan BUMN, paham intoleransi dan khilafah sudah sangat mengkuatirkan. Dia mencotohkan di lingkungan BUMN, hal yang harus menjadi perhatian dalam pekerjaan yaitu selalu mengutamakan keselamatan kerja atau K3. Namun betapa terkejutnya dia karena di salah satu pengumuman dituliskan “Utamakan Sholat dan Keselamatan Kerja”. “Padahal, yang bekerja di situ bukan hanya satu agama saja, tetapi dari berbagai agama,” ujarnya.
Melihat semua fenomena itu, Fajroel mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo harus memimpin perang melawan radikalisme, intoleransi, khilafah dan terorisme. “Pak Jokowi harus menjadi panglima perang dalam menghadapi terorisme dari hulu sampai ke hilir,” ujarnya. (Very)