Jakarta, INDONEWS.ID -- Menteri BUMN Rini Soemarno dikabarkan segera melakukan pengantian direksi 4 BUMN bank dan 1 BUMN energi dalam waktu dekat. Pergantian itu menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak. Apalagi, beberapa waktu lalu Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko telah mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo mewanti-wanti para Menteri agar tidak melakukan pergantian para direksi atau pejabat eselon satu di kementeriannya.
Pertanyaannya, apakah rencana pergantian tersebut adalah sebuah pembangkangan yang dilakukan Rini Soemarno?
Direktur Riset Centre of Reform on Economics (CORE) Piter Abdulah, mengatakan, tidak etis menggantikan direksi BUMN dengan direksi yang baru. Apalagi pergantian itu hanya berdasarkan rasa suka atau tidak suka sang menteri.
"Namun, hemat saya, sangat tidak mungkin Menteri Rini melakukan pergantian tanpa ada lampu hijau dari Presiden Jokowi. Pasti karena ada restu dari Presiden Jokowi," ujarnya dalam diskusi media bertajuk Kontroversi Rotasi Direksi BUMN: Istana Melarang, Menteri BUMN Melenggang” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/8).
Piter mengatakan, sangatlah tidak etis bila direksi yang baru saja diganti kemudian harus diganti lagi oleh Menteri BUMN yang baru. "Bisa saja nanti direksi yang baru –bila kembali dilakukan pergantian - melakukan perlawanan karena baru saja diganti dan kembali diganti oleh menteri yang baru. Sang direksi bisa saja melakukan perlawanan karena sang menteri melakukan tindakan yang melecehkan direksi,” ujarnya.
Menurut Piter, direksi, terutama bank buku IV, bukanlah seorang pemain yang suka mengambil risiko tetapi seorang yang memilih “bermain aman”. Karena itu, dia jarang mengambil keputusan-keputusan yang mengandung risiko.
Selain itu, direksi juga tidak sepenuhnya mencari profit. Ini beda dengan BUMN di Hong Kong misalnya yang benar-benar mencari profit.
Karena itu, kata Piter, seorang direksi BUMN bisa tidur siang, dan waktu tidur itu pun dia mendapatkan profit.
Sementara itu anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Hedrawan Supratikno mengatakan, sah-sah saja seorang menteri mengganti direksi karena itu merupakan kewenangannya. “Tapi pergantian itu harus dilakukan secara rasional,” ujarnya.
Menurut Hendrawan, sekitar 70 persen BUMN kita kategori bagus. Karena itu, pergantian tidak perlu dilakukan. “Apalagi yang dilakukan oleh direksi BUMN kita yaitu hanya mengikuti acara seremonial saja,” ujarnya. (Very)