Jakarta,INDONEWS.ID - Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta(DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X menyayangkan terjadinya Operasi Tangkap Tangan(OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) terhadap Jaksa dan ASN Pemkot Yogyakarta kemarin. Pasalnya, operasi tangkap tangan tersebut memberi kesan terburuk buruk terhadap DIY berkaitan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Sultan berharap, kejadian seperti ini menjadi pertama dan terakhir kali terjadi di Daerah Istimewa Yogyakaerta. Karena itu, ia meminta kepada seluruh ASN untuk meningkatkan interigritas diri terutama dalam memerangi tindak pidana korupsi.
"Jangan sampai terjadi lagi," kata Sultan seperti dilansir detiknews, Jakarta, Selasa,(20/08/2019)
Ia sendiri melihat, masalah korupsi dan penyalahgunaan anggaran oleh oknum ASN Jaksa yang terkena OTT KPK lebih karena masalah moral individu. Jadi, ada ketidaksadaran individu seseorang untuk memerangi kejahatan korupsi di lingkungan pemerintahan.
Karena itu, ia meminta kepada seluruh ASN di DIY untuk memperbaiki diri dan menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan dari tindakan KKN. Dengan cara seperti ini, pemerintahan DIY bisa bersih dari tindak pidana korupsi.
"Tergantung perbaikan moralnya masing-masing pihak, ini menyangkut masalah integritas, masalah moral," ungkapnya.
Untuk diketahui, KPK telah menangkap 5 orang di DIY. Adapun ke lima orang tersebut antara lain seorang Jaksa Fungsional yang bertugas di TP4D Kejaksaan Negeri Yogyakarta, 2 orang pihak swasta, Kepala Bidang SDA Dinas PUPK Kota Yogyakarta, dan Ketua Pokja Badan Layanan Pengadaan Kota Yogyakarta.
KPK direncanakan akan segera melakukan gelar perkara terhadap kasus tersebut. Gelar perkara tersebut dilakukan salah satunya bertujun untuk mendapatkan status hukum dari mereka yang tertangkap tangan dalam OTT tersebut.*(Marsi)