INDONEWS.ID

  • Sabtu, 24/08/2019 09:59 WIB
  • Luhut Sebut Sistem Teknologi dan Informasi BPJS Kesehatan Lemah, Perlu Dibenahi

  • Oleh :
    • Rikard Djegadut
Luhut Sebut Sistem Teknologi dan Informasi BPJS Kesehatan Lemah, Perlu Dibenahi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (Foto: ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Sistem Teknologi dan Informasi (TI) BPJS Kesehatan menunjukkan kelemahan yang perlu dievaluasi. Luhut mengisyaratkan sistem BPJS Kesehatan lemah tercermin dari tidak patuhnya peserta dalam membayarkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Demikian disampaikan Luhut setelah bertemu dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris. Dalam pertemuan tersebut, Fachmi membeberkan sejumlah permasalahan BPJS Kesehatan salah satunya terkait kolektibilitas iuran.

Baca juga : Tidak Simpang Siur, Pemerintah Diminta Jelaskan Penerapan KRIS Secara Komprehensif

Fachmi, kata Luhut, berharap pemerintah melakukan upaya penegakan hukum untuk mendorong kepatuhan peserta. Misalnya, faktor kepatuhan iuran digunakan sebagai syarat bagi masyarakat memperoleh layanan publik.

"Misalnya, kalau apply (mengajukan permohonan) paspor, ini tidak bisa. Jadi, data tersebut bisa di-link kan (dihubungkan) dengan Ditjen Imigrasi. Kemudian, bisa juga di-link kan dengan Polri, tapi bukan untuk kepentingan pidana. Hanya perdata saja," jelasnya.

Baca juga : Pj Bupati Benhard Teken MoU dengan BPJS Kesehatan Cabang Sorong Terkait Jaminan Kesehatan Nasional

Menurut dia, perbaikan kolektibilitas seharusnya bisa membantu perbaikan arus kas BPJS Kesehatan agar layanan kesehatan BPJS Kesehatan tetap berjalan maksimal.

Sebagai catatan, per 30 Juni 2019, kolektibilitas iuran terendah dicatat oleh kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebesar 94,04 persen dan penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah sebesar 89,03 persen.

Baca juga : Demi Tingkatkan Kualitas JKN, BPJS Kesehatan Efektifkan Layanan Kepesertaan

Tak hanya patuh membayar iuran, ia juga meminta peserta, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan ke atas, untuk tidak selalu menggunakan BPJS Kesehatan dalam membiayai fasilitas kesehatannya.

"Terutama bagi orang kaya seperti saya yang berpunya ini, kok sakit pakai BPJS? Perlu adil dong," tutur dia.

Untuk mengatasi masalah BPJS itu, luhut menerangkan sebuah perusahan asuransi China bernama Ping An Insurance menawarkan bantuan untuk mengevaluasi dan membenahi sistem Teknologi dan Informasi (TI) BPJS Kesehatan.

"Jadi, mungkin itu bisa memperbaiki kelemahan sistem (TI) tersebut," ujarnya ditemui di Kantor Kemenko Maritim, Jumat (23/8).

Ping An Insurance merupakan subsidiari dari PA, holding jasa keuangan asal China. Perusahaan ini memiliki layanan asuransi, perbankan, investasi, dan bisnis teknologi.

 

Artikel Terkait
Tidak Simpang Siur, Pemerintah Diminta Jelaskan Penerapan KRIS Secara Komprehensif
Pj Bupati Benhard Teken MoU dengan BPJS Kesehatan Cabang Sorong Terkait Jaminan Kesehatan Nasional
Demi Tingkatkan Kualitas JKN, BPJS Kesehatan Efektifkan Layanan Kepesertaan
Artikel Terkini
Kebun Rimsa PTPN IV Regional 4 Bantu Sembako Dua Panti Asuhan
Santri dan Santriwati Harus Mengisi Ruang Dakwah dengan Nilai yang Penuh Toleransi
Tak Terdaftar di OJK, Perusahaan Investasi asal Hongkong Himpun Dana Masyarakat
Dewan Pakar BPIP Dr. Djumala: Pancasila Kukuhkan Islam Moderat, Toleran dan Hargai Keberagaman Sebagai Aset Diplomasi
Perkuat Binwas Pemerintahan Daerah, Mendagri Harap Penjabat Kepala Daerah dari Kemendagri Perbanyak Pengalaman
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas