Jakarta,INDONEWS.ID - Anggota Pansel Capim KPK Hendardi mengatakan, pihaknya membantah adanya tuduhan memberi jatah kepada institusi kepolisian dalam rangka meloloskan anggota polisi menjadi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penjelasan disampaikan dengan tujuan menjawab anggapan masyarakat bahwa tim Pansel KPK memberi jatah terbanyak kepada anggota kepolisian.
Hendardi menjelaskan, tim Pansel pada intinya meloloskan capim KPK yang memiliki kualifikasi sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Selain itu, tim Pansel juga mendengarkan masukan masyarakat sebelum memutuskan peserta yang lolos pada tahap seleksi berikutnya.
"Pansel mencoba memilih dengan integritas tinggi dan kita kan tanggung jawab kepada presiden dan pada publik, ya kan kita enggak main-main," kata Hendardi seperti dilansir CNNIndonesia, Jakarta, Sabtu,(24/08/2019)
Ia menambahkan, jumlah anggota Polri yang lolos pada tahap profile assesment cukup banyak. Hal ini dikarenakan, peserta tersebut mampu melewati proses tes tersebut dengan baik dan memenuhi ketentuan yang telah ditentukan.Adanya anggota Polri yang banyak lolos capim KPK ini, kata Hendardi, bukan merupapakan desain untuk mendominasi KPK.
"Bukan dominasi lah, memang pilihannya begitu, polisi 4, jaksa 3 dan 1 pensiunan jaksa," jelasnya.
Selain itu, Hendardi menjelaskan, proses seleksi capim KPK, tidak ada sistem jatah atau kuota untuk setiap institusi yang masuk. Peserta yang lolos dalam setiap tahapan seleksi murni karena memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan tim Pansel KPK.
"Kami nggak ada kuota polisi harus begini, jaksa harus begini. Buktinya, dulu dibilang kita paling banyak terima polisi, padahal yang paling banyak daftar (dari) KPK,"terang Hendardi.
Untuk diketahui, tim Pansel KPK telah mengumumkan 20 Capim KPK yang lolos tahap profile assesment yang dilaksanakan pada 8-9 Agustus yang lalu. Terdapat 4 perwira tinggi Polri yang lolos dari 20 nama tersebut.
Adapun ke 4 nama tersebut antara lain Wakil Kepala Bareskrim Irjen Antam Novambar, Dosen Sespim Polri Brigjen Bambang Sri Herwanto, Wakapolda Sumatera Selatan Firli Bahuri, dan Wakapolda Kalimantan Barat Brigjen Sri Handayani.*(Marsi)