Jakarta, INDONEWS.ID - Koalisi Kawal Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk evaluasi Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Dalam surat nantinya akan memuat tiga hal.
Disampaikan Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati bahwa surat akan dikirim dalam waktu dekat ini. Surat akan dikirim atas nama Koalisi Kawal Calon Pimpinan KPK.
Hal pertama yang disampaikan adalah mereka ingin Jokowi mengevaluasi Pansel Calon Pimpinan KPK 2019-2023. Indikasi konflik kepentingan juga diminta untuk dievaluasi.
"Presiden harus menelusuri seluruh anggota pansel,” katanya dalam konferensi pers di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Minggu (25/8/2019).
Kedua, mereka juga menuntut anggota pansel meninjau tentang adanya indikasi konflik kepentingan di internal. Selain itu, Koalisi berharap pansel menerapkan peraturan perundang-undangan terkait kinerjanya.
Sementara yang ketiga, Koalisi juga meminta agar pansel calon pimpinan KPK lebih peka dan responsif terhadap masukan masyarakat. Mereka berharap pansel mencoret nama-nama yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Sebagai pemegang mandat tertinggi dalam proses seleksi, Asfi mengatakan bahwa peran dari Presiden Jokowi sangatlah penting. Setiap pernyataan, langkah, dan tindakan yang akan diambil mewakili sikap presiden.
Dirinya juga mengungkapkan kekhawatirannya jika hal ini tidak segera ditindak. Menurutnya, pimpinan KPK terpilih nanti merupakan sosok yang rekam jejaknya bermasalah.
"Seharusnya Presiden berlaku tegas, tidak menyerahkan semuanya kepada pansel. Buruknya pansel menunjukkan buruknya komitmen Presiden," tandasnya.