Jakarta,INDONEWS.ID - Pemerintah memberikan jaminan dua fasilitas utama seperti rumah dan trasportasi kepada PNS di instasi pemerintah pusat ketika pindah ke ibu kota baru di Kalimanatan Timur. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin dalam konferensi persnya di Istana wakil presiden terkait keberadaan PNS menyusul keputusan presiden memindahkan ibu kota.
Syafruddin menjelaskan, pemerintah menginingkan kerja Pegawai Negeri Sipil(PNS) di Ibu kota negara baru dengan hasil maksimal. Demi mencapai tujuan tersebut, pihaknya mengupayakan fasilitas pendukung kepada PNS sehingga mengurangi kendala dalam menjalan tugas di Kaltim nantinya.
"Justru ASN yang pindah ke sana itu lebih efisien. Paling tidak fasilitas perumahan sudah disiapkan negara, tidak akan mengontrak atau beli-beli rumah seperti sekarang," kata Syafruddin di Jakarta, Selasa,(27/08/2019)
Ia juga menambahkan, jarak tempuh bagi PNS menuju lokasi perkantoran di ibu kota negara baru diperkirakan relatif dekat.Pemerintah ingin agar PNS tidak mengeluh masalah transportasi di ibu kota baru tersebut.
Ada sedikit keuntungan bagi PNS menurut Syafruddin ketika telah pindah ke ibu kota baru. PNS akan tidak lagi mengeluarkan biaya transportasi seperti kebiasaan di ibu kota Jakarta.
"Gaji utuh, tunjangan utuh, anak sekolah tidak perlu diantar mobil atau ojek karena cukup jalan kaki. Semua fasilitas akan ada untuk anak, sekolah, kesehatan, rekreasi, dan sebagainya," jelasnya.
Terkait dengan proses perpindahan, PNS,jelasnya, dilakukan secara bertahap. Proses ini dilakukan sepenuhnya sesuai dengan kajian dari Kementerian Bappenas.
"Ada step-nya nanti, enggak langsung `blek`. Kita lihat ibu kota Australia di Canberra, ibu kota Belanda di Den Haag, yang terdekat Putra Jaya di Malaysia. Kan enggak ribet-ribet amat, enggak gaduh juga pindahnya," pungkasnya.*(Marsi)