Jakarta,INDONEWS.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, ketidakpastian ekonomi dunia memberikan pengaruh langsung terhadap target capain pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara(APBN) tahun 2020 mendatang. Situasi ini menyebabkan target pertumbuhan ekonomi pemerintah di angka 5,3 persen sulit terealisasi.
Menkeu menjelaskan, pemerintah sebenarnya memberikan asumsi pertumbuhan ekonomi sesuai dengan situasi ekonoimi dalam negeri maupun perkembangan ekonomi global saat ini. Sisi lain, pemerintah cukup sulit mencapai target awal karena pengaruh kebijakan ekonomi negara-negara kuat di dunia.
"Prospek perekonomian ke depan, asumsi pertumbuhan 5,3 persen pada RAPBN 2020 memang memiliki risiko ke bawah yang semakin meningkat," kata Sri Mulyani seperti dilansir CNNIdonesia, Jakarta, Selasa,(27/08/2019)
Hingga saat ini, jelas Sri Mulyani, perang dagang antara Amerika Serikat dan China terus berlangsung. Perang dagang ini tidak hanya berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia tetapi juga berdamapak terhadap negara-negara lain.
Pemerintah Indonesia sendiri, lanjut Menkeu, tetap berusaha meminimalisir resiko negatif dari perang dagang antara dua negara raksasa tersebut. Pentingnya hal dilakukan agar situasi ini tidak memberikan dampak negatif terlalu besar terhadap perekonomian nasional.
"Pemerintah akan terus mewaspadai perkembangan situasi tersebut dan dampaknya terhadap perekonomian nasional," jelasnya.
Mantan Direktur Bank Dunia ini menambahkan, pemerintah tengah berupaya mendorong pertumbuhan iklim investasi jangka panjang dalam negeri. Pilihan ini menjadi salah satu alternatif di tengah situasi ekonomi yang cenderung sulit diprediksi.
"Untuk dapat dicapai (target pertumbuhan ekonomi di RAPBN 2020), diperlukan langkah-langkah radikal dan funedamental dari seluruh kementerian/lembaga (k/l) dan pemerintah daerah untuk mendorong investasi dan konsumsi," ungkapnya.
Adapun cara pemerintah dalam rangka menaikkan iklim investasi adalah dengan memberikan insentif fiskal dan non fiskal. Pemerintah juga bekerja sama dengan OJK dalam rangka memantau setiap perkembangan ekonomi dunia beberapa bulan ke depan.
"Pemerintah bersama otoritas moneter dan jasa keuangan menyiapkan langkah antisipatif untuk merespons dinamika ketidakpastian perekonomian global," tutupnya.*(Marsi)