Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan pembangunan infrastruktur ibu kota baru dimulai pada pertengahan 2020. Perkiraan anggaran untuk tahap awal mencapai Rp 865 miliar.
"Untuk ibu kota, kami memang programnya targetnya Insya Allah kita mulai paling cepat pertengahan tahun depan. Untuk itu kami sedang menghitung kebutuhan uang muka," kata Basuki di sela rapat bersama Komisi V DPR RI, Rabu (28/8/2019).
Basuki mengungkapkan untuk tahap awal nanti, dana anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan prasarana dasar seperti jalan, waduk, dan prasarana dasar lainnya.
”Kita mulainya paling cepat kan semester kedua. Berarti kalau saya membutuhkan misalnya Rp1 triliun, tidak perlu menyediakan Rp1 triliun karena pasti hanya uang muka, pasti dengan (sistem) multiyears kontrak. Kalau multiyears kontrak, tahun pertama tidak harus penuh,” bebernya.
Terkait landasan hukum, Basuki menegaskan pemindahan ibu kota bukan seperti membangun rumah tinggal biasa sehingga diperlukan payung hukum. ”Harus ada undang-undangnya semua," tandasnya.
Oleh karena itu, sambung dia, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pemindahan ibu kota langsung mengirimkan surat beserta kajian-kajian ke DPR, untuk selanjutnya dibuat UU.
Apabila nanti pembahasan undang-undang yang dijadikan sebagai landasan hukum pemindahan ibu kota molor.
“Itu semua pasti dilalui. Tapi kan saya tidak bisa menunggu setelah beres semua, baru saya mendesain. Ya kita ikuti itu aturannya, ini untuk masa depan 50, 100 tahun. Jadi enggak bisa grasak grusuk juga,” pungkasnya.
Karena dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 di pos Kementerian PUPR belum tersedia anggaran untuk pemindahan ibu kota maka nantinya pihaknya akan menggunakan alokasi yang sudah tersedia sekarang.
”Kalau bisa kita optimalkan di (anggaran) yang sudah dialokasikan sekarang, kita bisa pakai,” tandasnya. (rnl)