Jakarta, INDONEWS.ID –Gangguan keamanan di Papua pasca kerusuhan masih saja berlanjut. Karena itu, Kapolri dan Panglima TNI memutuskan untuk berkantor di Papua.
Kerusuhan yang terjadi di bumi Papua itu berawal dari pernyataan rasis. Saat ini ada sejumlah pihak yang menghendaki kemerdekaan Papua memanfaatkan kerusuhan itu untuk menarik simpati masyarakat internasional. Mereka menuntut diadakannya referendum.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan, tindakan rasis yang berujung pada kekerasan dan kerusuhan dapat terjadi dimana saja. Misalnya, peristiwa Rodney King di Los Angeles, Amerika Serikat pada tahun 1991 adalah salah satunya.
Tindakan polisi Los Angeles yang dianggap diskriminatif terhadap Rodney King membuat marah warga AS, khususnya yang berkulit hitam (Afro-American). Bahkan di LA terjadi pembakaran, kekacauan bahkan pencurian yang dilakukan oleh masyarakat. Namun, masalah di LA akhirnya terselesaikan dengan baik karena pemerintah Federal sangat tegas.
Demikian pula dengan apa yang terjadi di Bumi Papua. Menurut Hikmahanto, kerusuhan yang terjadi tentu akan bisa diselesaikan secara baik oleh pemerintah.
“Pemerintah tidak perlu khawatir dalam menangani kerusuhan bahwa negara-negara di dunia seolah mendukung adanya keinginan referendum. Masyarakat internsional paham bahwa kerusuhan di bumi Papua bukan akibat pemerintah yang opresif terhadap masyarakat di Papua,” ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (3/9).
Bahkan, menurut Hikmahanto, masyarakat internasional sudah sejak lama mengakui bumi Papua merupakan bagian kesatuan dari Indonesia. Masyarakat internasional tidak pernah mempermasalahkan keberadaan bumi Papua layaknya Timor Timur saat dinyatakan oleh pemerintah Indonesia berintegrasi.
“Oleh karenanya pemerintah harus punya percaya diri yang tinggi untuk menyelesaikan kerusuhan di bumi Papua secara tegas, bermartabat dan cepat,” pungkasnya. (Very)