Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan daya saing SDM atau tenaga kerja Indonesia relatif rendah. Hal itu berpangkal dari luaran pendidikan formal yang belum siap kerja, kualitas SDM didominasi lulusan berpendidikan rendah, kesenjangan SDM tidak merata, produktivitas masih rendah, dan pihak industri belum berpihak pada tenaga kerja yang ada.
Di sisi lain, limpahan bonus demografi tahun 2025-2035 diperkirakan sebanyak 70 persen berasal dari usia produktif dan 30 persen berusia muda, antara 15-35 tahun.
Untuk itu, pemerintah menjadikan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai prioritas nasional. Tahun ini Presiden telah menyusun rencana jangka menengah pembangunan SDM, termasuk salah satunya diluncurkannya Kartu Pra Kerja pada 2020.
Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan dalam Seminar pra-Munas Kagama pada Sabtu (7/9/2019) di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Kalimantan Timur.
Nanti, lanjutnya, pemerintah akan mengalokasikan 10 triliun rupiah untuk melatih angkatan kerja kita agar memiliki kompetensi dan bisa masuk ke pasar kerja, atau bisa memulai wirausaha.
Menurut Hanif, di tengah dunia yang berubah saat ini terutama dari struktur bisnis dan struktur ekonomi, maka inovasi yang menjadi kunci dari pertumbuhan dan kemajuan.
Untuk itu, pihaknya kini antara lain mendorong peningkatan mutu pelatihan vokasi di Indonesia, dengan melibatkan industri untuk menyusun standar kompetensi program dan kurikulum pelatihan.
Di bidang kurikulum, pemerintah menggodog penyempurnaan komposisi skill seperti technical skill, soft skill, dan digital skill.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Binalattas Bambang Satrio Lelono menerangkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tentang keadaan ketenagakerjaan Indonesia per Februari 2019, di mana dominasi usia produktif kerja mencapai 67,5 persen pada 2018-2035. Hal tersebut mendatangkan banyak peluang sekaligus tantangan.
Hal tersebut mendorong pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan RI menyikapi secara bijaksana setiap potensi dan mengarahkannya kepada kekuatan.
Dikatakan Bambang, pihaknya mendorong pemanfaatan teknologi bagi kehidupan dalam membentuk lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mewujudkannya, pihaknya antara lain tengah menyiapkan program Triple Skilling, yakni skilling, up-skilling, dan re-skilling.
Untuk Program skilling antara lain yang dilakukan yaitu pelatihan di BLK (Balai Latihan Kerja), pemagangan dalam negeri dan luar negeri, dan fasilitas inti mencakup biaya pelatihan dan insentif pasca training.
Program up-skilling, pihaknya akan menggelar pelatihan perusahaan di BLK melalui mekanisme kerja sama, dan pengembangan peningkatan kompetensi SDM di perusahaan lewat program Super Tax Deduction yang secara hukum berlandaskan PP Nomor 45 Tahun 2019.(Lka)