Jakarta, INDONEWS.ID -- Komisi Informasi Pusat meluncurkan majalah "BUKA" di kantor KIP, di Jakarta, Selasa (10/9). Majalah yang mengusung tagline "Keterbukaan Informasi Publik untuk Negeri" ini mengambil tema pembahasan tentang "Informasi Pemilu Untuk Persatuan Indonesia" sebagai awal pembahasannya.
Plt, Sekjen KI Pusat Bambang Sigit Nugroho mengatakan majalah ini terbit 4 bulan sekali. "Kami berharap majalah ini bukan hanya memberi memberi informasi kepada lembaga publik, tetapi juga kepada masyarakat," ujarnya.
Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana mengatakan sebagai negara demokrasi, Indonesia membutuhkan keterbukaan dan akuntabilitas. "Karena demokrasi mensyaratkan adanya keterbukaan atau transparansi dan akuntabilitas kepada publik," ujarnya.
Gede mengatakan, pemilu yang baru saja dilalui berlangsung baik karena dilakukan secara transpaaran dan akuntabel. Hal ini bisa terlihat dari sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang berlangsung secara live.
"Dengan transparansi dan akuntabilitas negara ini hadir melalui KIP. Karena itu pemilu bisa berlangsung secara baik berkat adanya transparansi dan akuntabilitas. Adanya kesalahan itu hal yang manusiawi," ujarnya.
Karena itulah, pihaknya, kata Gede, sering mengkomunikasikan keterbukaan dan akuntabilitas tersebut dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui media yang hadir ini.
"Karena itu semoga majalah ini bisa memberi pemahaman tentang transparansi dan akuntabilitas seperti tentang pemilu dan selanjutnya bisa dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga keterbukaan dan akuntabilitas makin membumi di Indonesia," ujarnya.
Ke depan, Gede berharap akan semakin banyak lagi yang bisa bersinergi dalam membangun majalah ini. “Semoga kedepannya dalam edisi-edisi selanjutnya Badan-badan publik bisa diajak bersinergi dalam informasi keterbukaan publik,” tambah Narayana.
Sementara itu Divisi Penelitian dan Dokumentasi KI Pusat Romanus Ndau mengatakan bahwa awalnya pihaknya merencanakan majalah tersebut terbit dalam bentuk jurnal. Namun menimbang para pembaca Indonesia yang lebih suka membaca majalah, maka terbitan itu akhirnya hadir dalam bentuk majalah.
Terkait pengambilan tema yaitu tentang “Informasi Pemilu”, menurut Roman, hal itu karena pemilu 2019 merupakan pemilu paling besar yang terjadi di Indonesia selama ini. Saking besarnya, maka terjadi juga hal yang tidak diinginkan. “Karena itu, majalah ini memotret juga demokrasi yang terjadi di negeri ini dengan segala seluk-beluknya. Selain itu, muncul juga hoax, hate speach. Dan Indonesia berhasil lolos dari lobang jarum (pertikaian),” ujar Roman.
Menurutnya, majalah “BUKA” tersebut diperuntukkan bagi seluruh masyarakat, dan bagi mitra keterbukaan dan akuntabilitas.
(Ketua KI Pusat Gede Narayana menyerahkan majalah "BUKA" kepada anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Komaruddin Watubun. (Foto: Indonews.id)
Roman mengharapkan majalah itu bisa menjangkau hingga semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia. “Majalah ini kita cetak untuk disebarkan ke seluruh Badan Publik. Ini adalah majalah kita semua yang ditujukan untuk membangun transparansi dan akuntabilitas di negara ini. Kalau 15 tahun ke depan kita tidak terbuka, berarti kerja kami (KIP) dikatakan gagal,” ujarnya.
Demokrasi yang Berkeadilan Sosial
Usai acara Launching majalah “BUKA” diadakan diskusi yang mengambil tema “Pelaksanaan Pemilu 2019” yang menghadirkan pembicara, Anggota DPR-RI Komisi 2, Komaruddin Watubun, Wahyu Setiawan (Komisi KPU RI ) dan Abhan ( Ketua Bawaslu RI).
Anggota DPR-RI Komisi 2, Komaruddin Watubun dalam pemaparannya mengatakan apapun bentuk demokrasinya, yang penting harus bisa mewujudkan tujuan bernegara yaitu mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Problem kita saat ini adalah ada pada sumber daya manusia dan kita banyak bikin lembaga tetap saja problem kita sumber daya manusia, karena tatanan kita baru di demokrasi prosedural,” kata Komaruddin.
Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan bahwa Indonesia berhasil mencatatkan sejarah sebagai negara yang bisa menyelenggarakan pemilu yang besar dan sukses. Asal diketahui, pemilu serentak pada 2019 lalu merupakan pemilu terbesar sepajang sejarah. Pemilu berikutnya yaitu pada 2024 merupakan pemilu serentak yang lebih besar lagi, karena akan digelar pemihan serentak untuk Presiden, DPR, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota, DPD maupun pemilihan Kepala Daerah.
“Keterbukaan menciptakan integritas yang melahirkan wibawa dalam menjalankan pengawasan karena melalui keterbukaan informasi diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang baik,” ujar Abhan.
Sementara itu, Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan, dalam pemaparannya menyampaikan tema tentang Keterbukaan Informasi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Dikatakannya, kita patut besyukur bahwa pemilu serentak 2019 berjalan dengan aman walaupun masih banyak yang harus diperbaiki.
“KPU telah bekerja dengan optimal dalam melayani informasi, baik informasi tahapan maupun informasi kelembagaan dan KPU terbuka terhadap masukan dan kritik,” kata Wahyu.
Karena itu, ke depan, kata Wahyu, pihaknya setuju melakukan revisi terhadap UU Pemilu. “Ke depan, yang dibutuhkan yaitu adanya e-recab daripada e-voting,” pungkasnya. (Very)