Jakarta, INDONEWS - Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI) meminta publik untuk mempercayakan DPR melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan bagi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang saat ini sedang berlangsung di komisi III DPR RI.
Wakil Ketua Umum ISPPI Irjen Pol (Purn) Sisno Adiwinoto mengatakan, uji kelayakan tersebut merupakan bagian dari konsep negara hukum dan sesuai dengan falsafah Pancasila sebagai dasar dari segala undang-undang yang ada.
”Bahwa proses fit and proper test capim KPK hasil seleksi dari panitia seleksi (pansel) yang dibentuk Presiden sedang berlangsung di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat benar-benar berjalan sesuai falsafah Pancasila dan konsep negara hukum,” ujar Sisno, saat ditemui Kamis (12/9/).
Sisno menjelaskan pemberantasan korupsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum Indonesia. ISPPI mendukung sepenuhnya seluruh proses dan langkah pemberantasan korupsi dilakukan dengan menghormati nilai-nilai hukum.
Sebelumnya diberitakan, ada 10 nama yang mengikuti proses fit and proper test capim KPK dan merupakan hasil seleksi dari panitia seleksi (pansel) yang dibentuk Presiden Jokowi. Dari proses ini diharapkan akan terpilih figur yang memiliki kemampuan, integritas dan berpengalaman di bidang penegakan hukum.
Maka dari itu, ISPPI, lanjut Sisno mendorong DPR yang saat ini sedang melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap capim KPK untuk berlaku adil dan jujur memilih sosok yang memiliki kapasitas, kredibilitas, kemahiran, kecakapan, dan pengalaman dalam penegakan hukum.
Selain itu, sosok tersebut juga harus memiliki integritas kepribadian, pengabdian, serta daya kepemimpinan para capim KPK. Hal ini agar tidak terjebak kepada isu populis yang tidak menyentuh akar masalah korupsi.
Namun demikian, ISPPI mendesak semua pihak untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kinerja pemberantasan korupsi yang selama ini telah dilakukan. Pasalnya, ia mencurigai selama ini, secara jelas ada kecenderungan KPK didorong untuk menjadi "one man show" dan "superbody" dalam penindakan dan meninggalkan peran subtansial untuk menciptakan sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya.
"Kami yakin dan percaya DPR akan melaksanakan tugas dan tanggung-jawab sesuai amanah rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,” kata dia.*(Rikardo)