Jakarta, INDONEWS.ID - Komisi III DPR memilih pimpinan KPK periode 2019-2023 usai melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 10 capim melalui voting. Mereka memilih 5 pimpinan KPK dengan suara terbanyak. Ada 56 anggota Komisi III yang ikut voting.
Fit and proper test bagi 10 capim yang diusulkan oleh Panitia seleksi bentukan Presiden Jokowi itu berakhirnya dengan terpilihnya Firli Bahuri atas raihan suara terbanyak.
Wakil Ketua Komisi III Erma Suryani Ranik mengungkap alasan pihaknya menunjuk Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Menurutnya, pilihan jatuh kepada Kapolda Sumatera Selatan itu karena memperoleh suara terbanyak.
"Tadi kita fraksi-fraksi bersepakat untuk, meskipun tidak ada di UU tapi kita kesepakatannya siapa pun yang memperoleh suara terbanyak, dialah yang kita tunjuk menjadi Ketua KPK," ujar Erma usai pemilihan ketua KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat dini hari (13/9/2019).
Lebih lanjut, Erma menyebut, komposisi lima pimpinan KPK baru ini baik. Sebab latar belakang para pimpinan baru dinilai lengkap dan beragam.
Firli berasal dari kepolisian, Alexander Mawarta dari KPK, Nurul Gufron dari akademisi, Nawawi Pomolango dari hakim, serta Lili Pintauli Siregar yang merupakan advokat dan satu-satunya pimpinan perempuan.
"Kita punya wakil akademisi, kita punya wakil dari penegak hukum udah lengkap lah ini," sebut politikus Partai Demokrat itu.
Bantah Operasi Senyap
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Herman Hery membantah ada operasi di belakang uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK.
Kata politikus PDI Perjuangan itu, lima pimpinan terpilih secara demokratis melalui pandangan masing-masing fraksi dan Komisi III memilih lima pimpinan berdasarkan voting.
Menurut Herman, kalau memang ada operasi di belakang, pimpinan terpilih itu tidak melalui voting tetapi langsung aklamasi.
"Kalau ada operasi, kenapa gak dengan cara aklamasi aja, dengan pola voting. Saya kira itu bentuk dari profesionalisme yang kami tunjukan ke masyarakat," klaimnya.
Berikut hasil voting Komisi III DPR:
Nawawi Pomolango (Hakim) : 50 suara
Lili Pintauli Siregar (Advokat) : 44 suara
Sigit Danang Joyo (PNS Kementerian Keuangan) : 19 suara
Nurul Ghufron (Dosen/Akademisi) : 51 suara
I Nyoman Wara (Auditor) : 0 suara
Alexander Marwata (Komisioner KPK) : 53 suara
Johanis Tanak (Jaksa) : 0 suara
Luthfi Jayadi (Dosen/Akademisi) : 7 suara
Firli Bauri (Anggota Polri) : 56 suara
Roby Arya (PNS Sekretariat Kabinet) : 0 suara.