Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Joko Widodo meminta pengesahan empat rancangan undang-undang (RUU) ditunda. Satu di antaranya yaitu RUU Pemasyarakatan (PAS). Walau diminta ditunda, DPR tetap akan menggelar rapat paripurna, yang salah satu agendanya pengesahan RUU PAS.
"Kita tetap jalan dengan agenda itu," kata Sekjen DPR Indra Iskandar, Senin (23/9) malam.
Dia mengatakan kalau ada pandangan pemerintah tentang RUU yang mau disahkan, maka bisa akan disampaikan dalam rapat paripurna. Menurutnya, selama ini, jika suatu RUU sudah dibawa ke tingkat paripurna maka itu berart sudah melalui persetujuan antara pemerintah dan DPR.
"Tetap lanjut nanti kalau ada pandangan-pandangan pemerintah yang kurang pas ya Menkum HAM yang menyampaikan. Karena kan itu semua undang-undang kalau sudah sampai tingkat dua itu kan antara pemerintah dan DPR sudah sepakat sudah ketuk palu kedua belah pihak," ujarnya seperti dikutip detik,com.
Berdasarkan undangan rapat paripurna DPR yang bakal digelar Selasa (24/9/2019), terdapat enam RUU yang akan dilakukan pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan di rapat paripurna. Keenam RUU tersebut ialah RUU Pemasyarakatan, RUU perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), RUU APBN 2020, RUU Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, RUU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dan RUU Pesantren.
Presiden Jokowi sebelumnya meminta agar empat RUU ditunda disahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat bertemu dengan pimpinan DPR beserta komisi terkait di Istana siang tadi.
"Tadi siang saya bertemu dengan Ketua DPR, serta ketua fraksi, ketua komisi yang intinya tadi saya minta agar pengesahan RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU KUHP, kemudian keempat RUU Pemasyarakatan itu ditunda pengesahannya," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (23/9). (Very)