Jakarta, INDONEWS.ID –Papua lagi bergejolak. Karena itu, banyak pihak termasuk pemerintah berkepentingan untuk mencari jalan keluar pemecahan masalah dari konflik tersebut. Salah satunya yaitu wacana untuk memunculkan kembali unit kerja khusus Papua seperti pada masa pemerintahan Presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Saya setuju-setuju saja dengan ide pembuatan seperti UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, red.). Namun, UKP4 itu harus benar-benar memiliki program yang konkrit, sehingga langsung diterapkan. Karena sama saja kalau programnya tidak menyentuh masyarakat di Papua,” ujar tokoh perempuan Papua, Theresia Lusiana dalam perbincangan dengan Indonews.id, di Balai Sarwono, Jakarta, Kamis (3/10).
Menurutnya, yang dilakukan Presiden Jokowi dengan membangun tanpa unit kerja khusus untuk Papua sudah benar-benar konkrit. Karena itu, katanya, unit kerja khusus itu harus memiliki program seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Katanya, Presiden Jokowi sudah bisa langsung membangun jalan di Papua walaupun tanpa ada unit khusus.
Terkait aksi demonstrasi di Wamena akhir-akhir ini, Ketua Papua Barat Diving Center ini mengatakan dia mempunyai misi khusus yaitu mempertemukan para tokoh agama dan masyarakat lokal setempat. “Papua itu terdiri dari berbagai macam suku, ada 250 suku yang terdapat di Papua. Karena itu, pendekatan melalui para tokoh agama dan tokoh adat Papua akan lebih efektif ketimbang menggunakan pendekatan keamanan,” ujarnya.
Dia mencontohkan, di Jayapura pernah dilakukan prosesi membakar batu (barapen). Proses itu dinilai sangat efektif dalam meredakan situasi konflik di Papua.
Karena itu, dia mengajurkan pemerintah pusat untuk menarik perlahan-lahan tentara yang bertugas di Papua. “Kalau pendekatan melalui tokoh agama dan masyarakat di Papua benar-benar dilakukan, dan aparat keamanan segera ditarik dari Papua, maka kita berharap tercipta perdamaian yang sejati di Papua,” ujarya.
Terkait rencana pembentukan Kementerian Indonesia Timur, calon Wakil Bupati Biak yang banyak mendapat dukungan dari Forum intelektual Indonesia Timur untuk menjadi menteri Kabinet Jokowi ini mengatakan, hal itu tidak perlu diperlukan. "Karena kita banyak kementerian bahkan kita sudah punya 34 kementerian. Cukup saja kementerian itu diintensifkan dan cukup dipermudah dan direalisasikan pembangunan untuk Indonesia Timur, termasuk di Papua," pungkasnya. (Very)