Jakarta, INDONEWS.ID - Alumni Pangudi Luhur(PL) Bersatu, sebuah organisasi relawan pendukung pasangan Joko Widodo dan Ma`ruf Amin menyatakan sikap terhadap perkembangan situasi politik dan sosil dan aksi demonstrasi yang terjadi beberapa hari yang lalu. Pasalnya, aksi demonstrasi diseluruh Indonesia menolak RUU bermasalah cenderung anarkhis. Jakarta, Minggu,(6/10/2019)
Juru bicara alumni PL bersatu Davi Ratu mengatakan, pihaknya telah berkonsolidasi dan harus merasa melakukan sesuatu mendukung Presiden Jokowi melihat adanya para penumpang gelap yang ingin mengggalkan pelantikan dan menunggangi aksi massa beberapa minggu terakhir.
"Kita perlu berbangga bahwa demokrasi indonesia sudah berkembang hingga titik ini. Kepedulian dan keterlibatan seluruh warga negara dalam proses politik ini harus diapresiasi. Namun, demokrasi juga harus memiliki tanggungjawab. Mengutarakan pendapat harus sesuai kaidah dan mekanisme yang ada," kata Davi.
Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan proses untuk mewujudkan demokrasi yang substansial. Namun demikian, cara menyampaiakan pendapat di muka umum tidak boleh bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku.
"Proses demokrasi yang awalnya substansial dan damai kemudian secara nyata nampak ditumpangi oleh pihak-pihaknya yang hanya ingin memperkeruh suasa. Ini yang tidak boleh. Kami mendukung aparat untuk menindak tegas para penumpang gelap dan tidak bertangungjawab ini,"ungkapnya.
Menurut Davi, masyakat Indonesia berhasil melaksanakan pemilu yang paling rumit dalam catatan sejarah Indonesia karena dilaksanakan secara serentak. Semua masyarakat saat ini telah merima hasil pemilu yang sah.
"Pemilu 2019 ini sudah kita lalui, dan semua sepakat bahwa pPresiden Joko Widodo adalah presiden terpilih untuk mandat 2019-2024, mari kita kawal bersama pemerintahan beliau sehingga sebagai bangsa kita sukses bersama," tegas Davi.
Adapun pernyataan sikap bersama dari Alumni Pambudi Luhur Bersatu yakni:
1. Menegaskan kembali dukungan kepada Ir. Joko widodo dan KH. Ma`ruf Amin, sebagai presiden dan wakil presiden dalam masa tugas 2019-2024.
2. Mengutuk keras segala tindakan inkonstitusional, yang akan menghambat pelantikan presiden dan wakil presiden yang telah terpilih secara sah. `
3. Mendukung aparat keamanan untuk bertindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku, demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar negara Pancasila.*